IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN KEPOLISIAN BERDASARKAN ASAS AKUSATOR

MUFTY ARDIAN, 1622011061 (2019) IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN KEPOLISIAN BERDASARKAN ASAS AKUSATOR. Masters thesis, Universitas Lampung.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (13Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1718Kb)

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pelanggaran-pelanggaran tehadap formalitas-formalitas hukum acara harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan akibat batalnya suatu tindakan pejabat yang bersangkutan demi hukum. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum acara bersifat materiel dan fundamental. Dalam hal ini mengenai dasar penangkapan dan penahanan, mengenai hak-hak asasi tersangka, hak-hak untuk kepentingan pembelaan, larangan melakukan tekanan terhadap tersangka dan terdakwa untuk menjawab pertanyaan, serta larangan bagi perbuatan melawan hukum lainnya harus lebih tegas. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah implementasi hak tersangka dalam penyidikan kepolisian ? Mengapa terdapat faktor pemhambat dalam implementasi hak tersangka dalam penyidikan kepolisian ? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mana pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka yang erat hubungannya dengan Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Para penegak Hukum seharusnya lebih mengerti tentang asas akusator dan hak-hak tersangka sehingga hak-hak tersangka dan asas akusatoe dapat diterapkan dengan semaksimal mungkin agar tidak ada lagi perbedaan pendapat dalam proses penerapan asas akusator. Harus adanya pelatihan tentang asas akusator untuk penyidik agar penerapan asas akusator berjalan dengan sebagaimana mestinya dan konsep akusator tersebut dapat melindungi hak-hak tersangka juga dapat terwujudnya rasa keadilan terhadap setiap tersangka. Dalam tahap penyidikan harus adanya lembaga netral yang berfungsi untuk mengawasi kinerja penyidik dalam menerapkan asas akusator dan dalam penerapan pemenuhan hak-hak tersangka, sehingga tidak ada laginya kasus-kasus yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak-hak tersangka ataupun asas akusator yang tak di terapkan. Kata Kunci: Hak Tersangka, Kepolisian, Asas Akusator. Violations of procedural law formalities must be declared as unlawful as a result of the cancellation of an official's action for the sake of law. Violations of procedural law are material and fundamental. In this case regarding the basis of arrest and detention, regarding the rights of suspects, rights for the sake of defense, the prohibition of putting pressure on suspects and defendants to answer questions, and prohibiting other acts of law must be more assertive. Based on the description which is the main problem in this thesis are What is the implementation of the suspect's rights in the police investigation? Why are there obstacles in the implementation of the rights of suspects in police investigations? This study is a normative juridical study that discusses the problem carried out by comparing library materials related to the discussion that will be discussed by the author. The data used in this study comes from primary data and secondary data. The collected data is then analyzed qualitatively. The results of the study show that: Law enforcers should understand more about the principle of accusator and the rights of suspects so that the rights of suspects and akusatoe principles can be applied to the maximum extent possible so that there are no more disagreements in the process of applying the accusator principle. There must be training on the principle of accusator for investigators so that the application of the accusator principle goes accordingly and the accusator concept can protect the rights of suspects as well as the realization of a sense of justice for each suspect. In the investigation phase there must be a neutral institution that functions to oversee the performance of investigators in applying the accusator principle and in the implementation of the fulfillment of the rights of suspects, so that there are no cases relating to the fulfillment of the rights of suspects or accusator principles that are not applied. Keywords: Suspect Rights, Accusatoir Principle, Police Investigation.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	UPT Anita Ekarini
Date Deposited:	31 Mar 2022 18:54
Terakhir diubah:	31 Mar 2022 18:54
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/57177

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir