KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP BIAYA PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG

TRIANI KUSUMA PUTRI, 1512011270 (2019) KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP BIAYA PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (13Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1956Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1853Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

OPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 pada kenyataannya memberatkan wajib pajak, sehingga pemberlakuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2017 membebaskan dari biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah kebijakan penghapusan PNBP pada biaya pengesahan STNK berpengaruh pada pelayanan pembayaran pajak di Samsat Bandar Lampung? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dalam kebijakan penghapusan PNBP terhadap biaya pengesahan STNK pada Samsat Bandar Lampung? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Informan penelitian berasal dari pihak Samsat Bandar Lampung dan wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kebijakan penghapusan PNBP pada biaya pengesahan STNK melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2017 telah dilaksanakan oleh Samsat Bandar Lampung dengan cara membebaskan masyarakat dari pungutan biaya pengesahan STNK pada saat membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Penghapusan PNBP tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat ketika memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Bandar Lampung. (2) Faktorfaktor pendukung dalam kebijakan penghapusan PNBP terhadap biaya pengesahan STNK pada Samsat Bandar Lampung adalah adanya dasar hukum dalam melaksanakan Penghapusan PNBP biaya pengesahan STNK Kendaraan Bermotor dan adanya prosedur Pembayarakan Pajak Kendaraan Bermotor melalui kelompok kerja yang menggantikan sistem loket yang diberlakukan sebelumnya. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Petugas pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Bandar Lampung, untuk selalu bekerja secara optimal dan professional. (2) Masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara langsung dan tidak menggunakan jasa calo atau biro jasa. Kata Kunci: Kebijakan, Penghapuan PNBP, Pengesahan STNK The Non-Tax State Revenue (PNBP) applicable to the National Police as stipulated in Government Regulation Number 60 Year 2016 in fact burdens taxpayers, so that the enactment of the Supreme Court Decision Number 12P / HUM / 2017 exempts the cost of ratifying Motor Vehicle Registration Numbers (STNK). The problems in this study are: (1) Does the policy of eliminating PNBP on the cost of ratifying STNK affect the tax payment service in Bandar Lampung Samsat? (2) What factors are the supporters in the policy of abolishing PNBP on the cost of ratifying STNK in Bandar Lampung Samsat? This study uses a normative juridical approach and empirical approach. The research informants came from Bandar Lampung Samsat and taxpayers. Data collection is done by literature study and field studies, then the data is analyzed qualitatively. The results of this study indicate: (1) The policy of abolishing PNBP on the cost of ratifying STNK through Supreme Court Decision Number 12P / HUM / 2017 has been carried out by Bandar Lampung Samsat by freeing the public from the registration fee of the STNK when paying motor vehicle tax annually. The elimination of PNBP does not have an impact on decreasing the quality of services to the community when fulfilling the obligation to pay motor vehicle tax in Bandar Lampung Samsat. (2) Supporting factors in the abolition of PNBP policy towards the cost of authorizing STNK in Bandar Lampung Samsat is the legal basis in implementing the elimination of PNBP fees for motor vehicle registration and the existence of Motor Vehicle Tax Payment procedures through working groups that replace the previously applied ticket window system. Suggestions in this study are: (1) Motor vehicle tax service officers in Samsat Bandar Lampung, to always work optimally and professionally. (2) The community as taxpayers to pay motor vehicle tax directly and not use the services of brokers or service bureaus. Keywords: Policy, Eliminating of PNBP, ratifying of STNK

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT Anita Ekarini
Date Deposited:	01 Apr 2022 06:06
Terakhir diubah:	01 Apr 2022 06:06
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/57419

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir