TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PUSKESMAS DAN BIDAN PRAKTIK MANDIRI TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN KEBIDANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

CANIA SHABILLA PUTRI, 1512011129 (2019) TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PUSKESMAS DAN BIDAN PRAKTIK MANDIRI TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN KEBIDANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK-ABSTRACT.pdf Download (42Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3962Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3962Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penting bagi Bidan Praktik Mandiri (BPM) untuk turut serta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar dapat mempermudah peserta JKN untuk mengakses pelayanan kebidanan. Perjanjian kerjasama antara Puskesmas dan Bidan Praktik Mandiri tentang pemberian pelayanan kebidanan peserta JKN menjadi langkah untuk mewujudkan hal tersebut dan juga memberikan perlindungan bagi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut? dan bagaimanakah penyelesaian perselisihan apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan data kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Puskesmas dan BPM telah terlaksana dengan baik, kedua belah pihak telah melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak dengan baik sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian meskipun terdapat keterlambatan pembayaran atas pelayanan kebidanan yang diberikan oleh BPM kepada peserta JKN. Jika selanjutnya terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah. Namun jika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Kata kunci: Perjanjian, BPM, Puskesmas, JKN It is important for independent midwives to participate in the National Health Insurance (JKN) program in order to facilitate JKN participants to access midwifery services. Cooperation agreement between Puskesmas and Independent Midwife about the provision of midwifery services for JKN participants is an action to actualize it and also to provide protection of the rights and obligations of both parties. The problems discussed in this research are how is the implementation of this cooperation agreement? And how is the dispute settlement in the event of default in the implementation of the cooperation agreement? This research is normative legal research with descriptive legal research type. The approach of the problem used is normative. The data used are primary data and secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection is done by using literature studies, document studies, and interviews. Data processing is conducted by checking, tagging, and systematizing data which further analyzed qualitatively. The results of the research indicate that the implementation of the cooperation agreement between Puskesmas and Independent Midwife has been well implemented. Both parties have carried out their obligations and obtained their rights properly in accordance with those stated in the agreement despite the late payment for midwifery services provided by independent midwives to JKN participants. If further disputes occur in the implementation of the agreement, it can be resolved through mediation. But if the mediation does not reach consensus, then it will be resolved through the Gunung Sugih District Court in Central Lampung. Keywords: Agreement, Independent Midwife, Puskesmas, JKN.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Teti Novianti
Date Deposited:	14 Apr 2022 02:50
Terakhir diubah:	14 Apr 2022 02:50
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58181

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir