PERAN APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung)

Muhammad Yuda Dwi Saputra, 1542011084 (2019) PERAN APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
FIle PDF
ABSTRAK.pdf

Download (4Mb) | Preview
[img] FIle PDF
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (5Mb)
[img]
Preview
FIle PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (5Mb) | Preview

Abstrak

Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adanya kekhawatiran akan terjerat Tindak Pidana Korupsi dari Para Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penggunaan Anggaran. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan dalam hal memerangi Tindak Pidana Korupsi dengan cara pencegahan, pendeteksian, dan investigasi pada Anggaran melalui Audit, Review, Evaluasi, dan Pemantauan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta Apakah faktor penghambat dari Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber: Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kasubbag Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Kota Bandar Lampung, dan Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data: kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dapat ditinjau dari segi peran secara Normatif, Ideal, dan Faktual. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideel atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Faktor penghambat yang paling dominan dalam Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi adalah faktor kuantitas dari penegak hukum. . Muhammad Yuda Dwi Saputra khususnya Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki integrasi yang tinggi dan mampu untuk tidak terlibat dengan budaya korupsi serta suap menyuap serta Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki kompetensi kinerja yang tinggi dan handal serta profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. dan di tinjau dari segi kuantitas penegak hukum dalam hal ini Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih Kurang jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang perlu diawasi. Saran dalam penelitian ini, Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan harus bekerja secara profesional karena di tangan para penegak hukum yang akan menentukan hukum akan hidup atau sebaliknya. Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki integritas yang tinggi dan mampu untuk tidak terlibat dengan budaya korupsi serta suap menyuap. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus lebih memaksimalkan kinerja serta memberikan keyakinan kepada masyarakat. Kata Kunci : Peran, APIP, Pencegahan, Korupsi

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit: UPT . Teti Novianti
Date Deposited: 20 Apr 2022 02:42
Terakhir diubah: 20 Apr 2022 02:42
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58467

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir