ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRES WAY KANAN (Studi Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra./2019/PN Bbu)

YULIANSYAH, 1612011057 (2019) ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRES WAY KANAN (Studi Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra./2019/PN Bbu). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (23Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1323Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1051Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Salah satu mekanisme yang disediakan KUHAP dalam menjamin perlindungan akan hak asasi menusia, ketidakpastian hukum dan keadilan adalah melalui Praperadilan. Salah satu putusan praperadilan adalah mengabulkan permohonan penghentian penyidikan sebagai tersangka tindak pidana penyerobotan lahan dan kerusakan adalah putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN BBu. Permasalahan penelitian ini adalah : Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sahnya penghentian penyidikan oleh penyidik dalam putusan praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN BBu dan Bagaimanakah proses hukum terhadap tersangka setelah adanya putusan praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN BBu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kelas II, Kasat Reskrim Polres Way Kanan, Penasehat Hukum dari Pihak Pemohon dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan: (1) Dasar pertimbangan hakim terhadap dikabulkannya permohonan praperadilan terhadap penghentian penyidikan dalam putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN BBu. Adalah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Way Kanan adalah tidak sah, karena alasan penyidik melakukan penghentian penyidikan karena mengunakan asas subsideritas dan dihentikan demi hukum namun didalam persidangan penyidik tidak memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa/penuntut umum yang telah ditentukan oleh Pasal 109 Ayat (1) KUHAP adalah salah satu dasar yang dilakukannya penyidikan, sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 Perkap Nomor: 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang kemudian lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 . (2) Setelah adanya putusan praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN BBu hakim memerintah penyidik untuk melanjutkan

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Teti Novianti
Date Deposited:	20 Apr 2022 02:49
Terakhir diubah:	20 Apr 2022 02:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58659

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir