IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GAJAH LIAR DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

Bayu Yustisianto Ekapaksi, 1416021023 (2019) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GAJAH LIAR DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (12Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1025Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1025Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Konflik gajah liar dan manusia terjadi karena adanya penyempitan habitat, tumpang tindih pemanfaatan lahan dan adanya kesukaan gajah terhadap tanaman yang dikelola masyarakat telah menyebabkan banyak kerusakan lahan perkebunan masyarakat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48 /Menhut–II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar dan Balai Taman Nasional Way Kambas sebagai pelaksana teknis dari kebijakan tersebut telah mengeluarkan Standard Operational Procedures dalam pelaksanaan penanggulangan konflik gajah liar dan manusia, karena hingga saat ini konflik gajah liar dan manusia masih terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar dan Kendala-kendala dalam Implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, berfokus pada model implementasi kebijakan diantaranya ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, disposisi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik, menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas pada tahap sebelum gangguan gajah liar terjadi belum terlaksana dengan baik karena terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan secara menyeluruh, tahap saat gangguan gajah liar terjadi sudah berjalan dengan baik dan tahapan setelah gangguan gajah liar terjadi sudah berjalan dengan baik. Secara keseluruhan hasil implementasi kebijakan menunjukan bahwa konflik gajah- manusia mengalami penurunan disetiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala seperti Belum adanya OPD (organisasi perangkat daerah) yang berwenang untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan Faktor cuaca yang tidak Menentu (Musim Hujan). Kata Kunci: Kebijakan, implementasi, penanggulangan gajah liar Wild elephant and human conflicts occur because of habitat narrowing, overlapping land use and the presence of elephant preferences for plants managed by the community has caused a lot of damage to community plantation land. The government issued a policy through the Minister of Forestry Regulation Number: P.48 / Menhut-II / 2008 concerning Guidelines for Addressing Conflicts between Humans and Wildlife and Way Kambas National Park Hall as the technical implementers of the policy issued Standard Operational Procedures in implementing wild elephant conflict prevention and humans, because until now conflicts between wild and human elephants still occur. The purpose of this study was to find out how the implementation of wild elephant control policies and constraints in the implementation of the policy of controlling wild elephants in Way Kambas National Park. The research method used is descriptive qualitative method, focusing on policy implementation models including basic measures and policy objectives, policy sources, characteristics of implementing agents, communication, dispositions and the economic, social and political environment, using data collection techniques with interviews, documentation and observation. The results showed that the implementation of the policy of controlling wild elephants in Way Kambas National Park at the stage before the disturbance of wild elephants had not been carried out properly because there were several activities that had not been carried out thoroughly, the stage when wild elephant disturbances had taken place and the stages after elephant disruption wild happened well. Overall the results of the implementation of the policy show that human-elephant conflict has decreased every year, but in its implementation there are still obstacles such as the absence of an OPD (regional apparatus organization) which is authorized to coordinate with the Provincial Forest Service and uncertain weather factors (Rainy Season ) Keywords: Policy, implementation, prevention wild elephant

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 302 Interaksi sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	14 Apr 2022 04:54
Terakhir diubah:	14 Apr 2022 04:54
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59319

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir