ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR BERAS TERHADAP KONDISI PANEN PETANI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

YOGA PRATAMA, 1416021115 (2019) ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR BERAS TERHADAP KONDISI PANEN PETANI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (10Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2048Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1411Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kebijakan impor beras saat ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada saat petani akan memasuki masa panen. Kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat menimbulkan pro dan kontra saat ini sebab Provinsi Lampung sendiri masih mempunyai Surplus sebesar 30.313 ton beras pada tahun 2018 dan pada akhir 2017 sebesar 100.486 ton beras dan dikatakan aman untuk tidak impor beras. Tetapi Pemerintah Pusat masih mengimpor beras ke Provinsi Lampung, Hal ini mengakibatkan penolakan yang terjadi pada petani saat ini yang ditimbulkan akibat kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemerintah mengambil kebijakan impor beras pada saat petani memasuki masa panen dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi petani saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, berfokus pada model analisis kebijakan Suharto (2010:102-118). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan impor beras dilakukan oleh Pemerintah Pusat bukan dari Pemerintah daerah, kebijakan impor beras dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Penyebab terjadinya impor beras dikarenakan stok beras tidak mencukupi sampai bulan juli 2018 dan pemerintah pusat ingin menstabilkan harga beras yang ada di dalam negeri. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam melindungi Petani seperti membuat regulasi terhadap gabah yang dibuat dalam Peraturan Daerah nomer 7 tahun 2017 pasal 5 nomer 2 menyatakan bahwa hasil pertanian berupa gabah dilarang untuk didistribusikan ke luar daerah. Dalam mencegahnya kerugikan dari Petani Pemerintah Daerah membuat pengembangan model lumbung pangan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani seperti menaikkan harga gabah sebesar 10% kepada petani agar petani menjual hasil berasnya kepada pemerintah. Kata Kunci: Analisis,Kebijakan, Impor Beras The rice import policy is currently carried out by the Central Government when farmers will enter the harvest period. The rice import policy carried out by the Central Government raises the pros and cons at this time because Lampung Province itself still has a surplus of 30,313 tons of rice in 2018 and at the end of 2017 it was 100,486 tons of rice and said to be safe not to import rice. But the Central Government is still importing rice to the Lampung Province, this has resulted in the rejection that has occurred to the farmers at this time which was caused by the rice import policy carried out by the Central Government. The purpose of this study is to know the government is taking a policy of importing rice when farmers enter the harvest period and what is done by the government in protecting farmers today. The research method used is descriptive qualitative method, focusing on Suharto's policy analysis model (2010: 102-118). The results of the study indicate that the rice import policy was carried out by the Central Government rather than the Regional Government, the rice import policy was carried out by the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. The cause of rice imports is due to insufficient rice stocks until July 2018 and the central government wants to stabilize the price of rice in the country. The efforts made by the current government in protecting farmers such as making regulations on grain made in Regional Regulation number 7 of 2017 article 5 number 2 state that agricultural products in the form of grain are prohibited to be distributed outside the region. In preventing harm from Local Government Farmers, the development of community and regional government food storage models in improving farmers' welfare, such as increasing the price of grain by 10% to farmers so that farmers sell their rice to the government. Keywords: Analysis, Policy, Import of Rice

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	UPT . Teti Novianti
Date Deposited:	13 Apr 2022 02:11
Terakhir diubah:	13 Apr 2022 02:11
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59527

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir