ANALISIS YURIDIS TELEMEDICINE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

MUHAMMAD FATUR FITRIANTO, 1612011316 (2022) ANALISIS YURIDIS TELEMEDICINE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (160Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1323Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1146Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Telemedicine merupakan salah satu cara untuk mempercepat pencegahan penyebaran atau penularan Covid-19 di indonesia, karena telemedicine ialah penyedia pelayanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi elektronik. Penelitian ini mengkaji mengenai kewenangan klinis dokter dalam pelayanan telemedicine di masa pandemi Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan telemedicine. Jenis penelitian yang dipergunakan ini yakni hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan yang dipergunakan yakni hukum yuridis normatif. Data yang dipergunakan yakni data sekunder termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan. Metode pengolahan data dilaksanakan melalui inventarisasi data, pemeriksaan data, penandaan, rekonstruksi serta sistematisasi data yang selanjutnya dikaji dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan memperlihatkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dokter diberikan kewenangan untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan telemedicine sewaktu masa pandemi Covid-19 dengan beberapa ketentuan yaitu bentuk telemedicine dapat berupa moda daring tulisan, audio ataupun video call secara langsung. Kemudian, pelayanan kesehatan oleh dokter harus dilakukan hanya ketika berada di fasilitas pelayanan kesehatan dan dokter wajib menilai kelaikan terhadap pasien serta membuat rekam medis baik manual maupun digital. Kewenangan klinis yang dimiliki dokter dalam pelayanan telemedicine yaitu mulai dari anamnesa terhadap pasien secara online, melakukan pemeriksaan tertentu melalui audiovisual, pemberian saran atau anjuran, menegakkan diagnosis, dan melakukan pengurusan serta pengobatan akan pasien. Tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh dokter semasa pelayanan telemedicine dapat dilihat berdasarkan sengketa yang ditimbulkan dan berdasarkan hal tersebut tanggung jawab dokter dapat diamati dari perspektif hukum yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Kata Kunci: Telemedicine, Pandemi, Covid-19

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata 600 Teknologi (ilmu terapan) > 610 Ilmu kedokteran, ilmu pengobatan dan ilmu kesehatan
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2203816696 . Digilib
Date Deposited:	19 Apr 2022 06:49
Terakhir diubah:	19 Apr 2022 06:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59919

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir