ANALISIS BENTUK KERINGANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Muhammad Ardan Khandari, 1752011078 (2021) ANALISIS BENTUK KERINGANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - ardan khandari.pdf Download (8Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - ardan khandari.pdf Restricted to Hanya staf Download (953Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - ardan khandari.pdf Download (954Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Posisi justice collaborator yang diberikan pada pelaku atau terdakwa pidana. Bahkan tidak hanya dianggap dapat bekerjasama dan membantu aparat penegak hukum dalam membuka atau membongkar suatu kejahatan seperti korupsi, namun posisi justice collaborator tidak mendapatkan keuntungan setelah menjadi justice collaborator beberapa dari contoh kasus korupsi seorang pelaku yang menjadi justice collaborator diperberat hukumannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk keringanan yang dapat diberikan kepada pelaku tipikor yang bertindak sebagai justice collaborator?(2) Apakah yang menjadi faktor penghambat implementasi pemberian keringanan sanksi pidana terhadap justice collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Tinggi Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Akademisi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : bentuk keringanan yang dapat diberikan kepada pelaku tipikor yang bertindak sebagai justice collaborator tidak dapat di uraikan, faktor penghambat implementasi pemberian keringanan sanksi pidana terhadap justice collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi adalah belum adanya pengaturan hukum yang proposional dalam menjamin perlindungan hukum bagi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator. Dan faktor penegak hukum karena posisi justice collaborator bisa direspon secara berbeda oleh penegak hukum. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan koordinasi kerjasama antara penegak hukum yaitu, hakim, jaksa, kpk. Serta Perlu adanya aparat penegak hukum yang profesional, memiliki integritas tinggi, kepribadian yang baik atau moral dan disiplin dalam menangani perkara. Kata Kunci : Justice collaborator, Keringanan, Korupsi

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Teti Novianti
Date Deposited:	21 Apr 2022 03:58
Terakhir diubah:	21 Apr 2022 03:58
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/60273

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir