SELLA MUSTIKA ALZUMAIZAH, 1752011033 (2021) ANALISIS HUKUM PUTUSAN PERKARA NOMOR:08/Pdt.G/2015/PN.Sdn TENTANG DIKABULKANNYA PUTUSAN SERTA MERTA (Uitvoerbaar bij voraad). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK - Sella Mustika Alzumaizah.pdf Download (1996Kb) | Preview |
|
File PDF
SKRIPSI FULL - Sella Mustika Alzumaizah.pdf Restricted to Hanya staf Download (1997Kb) |
||
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Sella Mustika Alzumaizah.pdf Download (1997Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Putusan serta merta yakni putusan yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap hal ini diatur dalam Pasal 181 HIR/Pasal 191 RBg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan serta merta dan Provisionil. Hakim diberikan kewenangan untuk mengabulkan dan memutus putusan serta merta, dengan memperhatikan syarat-syarat dan batasan yang ada. Penelitian ini akan mengkaji posisi kasus, pertimbangan hukum Majelis Hakim serta akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn tentang dikabulkannya putusan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa posisi kasus perkara Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn mengenai sengketa hak milik atas tanah yakni Penggugat melakukan gugatan baru terhadap Tergugat yang tetap menguasai tanah sengketa milik Penggugat berdasarkan pada Putusan Nomor 23/Pdt/1993/PT.TK. Dikarenakan putusan yang dihasilkan terdahulu hanya bersifat declaratoir dan tidak dapat dilakukannya eksekusi maka Penggugat harus mengajukan gugatan baru untuk mengambil alih tanah tersebut dan mengajukan putusan serta merta berdasarkan putusan yang dihasilkan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan syarat yang diatur dalam Pasal 181 HIR/Pasal 191 Rbg sebagai salah satu syarat penjatuhan putusan serta merta. Alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara di dalam putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn, tentang dikabulkannya gugatan penggugat dengan serta merta adalah berdasarkan terpenuhinya salah satu syarat dikabulkannya putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 181 HIR/ Pasal 191 RBg yakni adanya bukti surat putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan Hukum tetap (in kracht van gewijsde). Akibat hukumyang ditimbulkan terhadap Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn yakni terdapat pelaksanaan putusan/penerapan eksekusi terlebih dahulu terhadap obyek sengketa walaupun ada upaya hukum yang diajukan, timbulnya kepastian hukum terhadap hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa dan terciptanya keadilan bagi Penggugat. Kata Kunci : Analisis Hukum, Putusan Serta Merta. An immediatly exucatble judgement is a decision whose implementation can be implemented first, even though there is an appeal or cassation even though the decision has no permanent power, this is regulated in article 181 HIR / article 191 RBg and SEMA Number 3 of 2000 concerning immediate and provisionile decisions, SEMA No. 4 of 2001 concerning issues of immediate and provisionil decisions. The Judge is given the authority to implement the decision immediately but must pay attention to the existing conditions and limitations. This research will discuss how the position of the case is, the legal considerations of the Panel of Judges and the legal consequences of Decision Number 08/Pdt.G/ 2015/PN.Sdn regarding the immediate granting of the verdict (uitvoerbaar bij vorraad). This type of research used in this research is normative legal research. The type of research used in this research is descriptive. The approach to the problem used in this study is a normative legal approach. The data analysis was done qualitatively. The results of this study explain that the position of the case of Decision Number 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn regarding the dispute over land ownership rights, namely the Plaintiff filed a new lawsuit against the Defendant who still controls the disputed land belonging to the Plaintiff based on Decision Number 23/Pdt/1993 /PT.TK. Due to the decision made earlier that was only declaratory in nature and could not be executed, the Plaintiff had to file a new lawsuit to take over the land and file a decision immediately based on the decision made earlier which had permanent legal force in accordance with the conditions stipulated in Article 181 HIR/Article 191 Rbg as one of the conditions for imposing a decision immediately. The reason for the consideration of the Panel of Judges in deciding the case in the decision Number 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn, regarding the immediate granting of the plaintiff's claim is based on the fulfillment of one of the conditions for the immediate granting of the decision as regulated in Article 181 HIR/Article 191 RBg namely the evidence of a previous court decision that has permanent legal force (in kracht van gewijsde). The legal consequences arising from Decision Number 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn are that there is a prior execution of the decision/implementation of the object of the dispute even though there are legal remedies proposed, the emergence of legal certainty over ownership rights and control over the land of the object of dispute and justice for the Plaintiff. Keywords: Legal Analysis, Immediatly Exucatble Judgement.
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | UPT . Neti Yuliawati |
Date Deposited: | 28 Apr 2022 01:17 |
Terakhir diubah: | 28 Apr 2022 01:17 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/60598 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |