PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BERDASARKAN PUTUSAN NO. 1299/Pdt.G/2012/PA.SIT

Ratu Bulan Hendra, 1412011353 (2021) PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BERDASARKAN PUTUSAN NO. 1299/Pdt.G/2012/PA.SIT. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Ratu Bulan.pdf Download (60Kb) | Preview
	File PDF FULL SKRIPSI REVISI IV - Ratu Bulan.pdf Restricted to Hanya staf Download (1884Kb)
Preview	File PDF TANPA PEMBAHASAN IV - Ratu Bulan.pdf Download (1190Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia dilaksanakan antara seorang pria dan seorang wanita, dan harus kesepakatan yang berarti harus ada kejujuran antara masing-masing pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.Pada dasarnya perkawinan poliandri merupakan bentuk perkawinan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.Akan tetapi, perkawinan poliandri tetap dapat dilaksnakan, meskipun dengan prosedur yang tidak benar.Seperti kasus yang terjadi di PA.Situbundo perkara nomor 1299/PDT.G/2012/Pa.Sit.sebuah perkara pembatalan perkawinan dikarenakan istri melakukan poliandri dengan memalsukan identitas dirinya. Kasus ini menarik penulis untuk meneliti dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkainan poliandri tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum serta Al – Quran dan Hadist dan literatur –literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, serta perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poliandri ini dengan menyatakan perkawinan pemohon dan termohon tidak sah karena adanya pemalsuan identitas, yang berati tidak memenuhi syarat perkawinan di Indonesia.Dan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah dan hanya memiliki nasab kepada ibu. Kata Kunci: perkawinan, pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Rukiah
Date Deposited:	13 May 2022 08:52
Terakhir diubah:	13 May 2022 08:52
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/61120

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir