PENGENDALIAN PEREDARAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR MELALUI SYSTEM BORDER MEASURE HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung)

ANDRIAN YUKA ANANDA, 1612011049 (2021) PENGENDALIAN PEREDARAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR MELALUI SYSTEM BORDER MEASURE HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK-ABSTRACT - Finta Yaya (1).pdf Download (2974Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - Finta Yaya (2).pdf Restricted to Hanya staf Download (2969Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Finta Yaya (2).pdf Download (2972Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

System Border Measure HKI adalah sistem otomatisasi kepabeanan barang-barang HKI untuk mencegah peredaran barang-barang hasil produksi yang melanggar HKI. Sistem ini telah terintegrasi oleh empat lembaga negara yaitu Bea Cukai, Pengadilan Niaga, Dirjen Kekayaan Intelektual dan Mahkamah Agung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Sytem Border Measure HKI, kendala Internal dalam pelaksanaan dan kendala eksternal dalam pelaksanaan System Border Measure HKI. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe deskritpif. Pendekatan masalah adalah yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan System Border Measure HKI dapat dilakukan dengan skema ex- officio yang dilakukan langsung oleh pihak Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan skema Yudisial yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga. Kendala internal yang ada dalam pelaksanaan System Border Measure HKI yang dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai yaitu peraturan hukum yang berlaku masih baru belum mengatur hingga ke teknis lapangan,kurangnya kesadaran pemilik hak atas HKI untuk mendaftarkannya ke Bea Cukai, Bea Cukai belum bisa secara langsung melakukan konfirmasi ke pemegang HKI apabila ada pelanggaran atas HKI di area ekspor atau impor. Kendala eksternal yang terjadi dalam pelaksanaan System Border Measure HKI terdapat pada sumber daya manusia yang belum seberapa paham terhadap pentingnya HKI,sarana prasarana di lapangan belum mendukung. Kata Kunci : Impor & Ekspor, System Border Measure ̧ Bea Cukai. The Border Measure System is a customs automation system for IPR goods to prevent the circulation of manufactured goods that violate IPR. This system has been integrated by four state institutions, namely Customs and Excise, the Commercial court, the Director General of Intellectual Property and the Supreme Court. The Problem in this research is how to implement the Border Measure System, internal constraints in the implementation and external constraints in the implementation of the Border Measure System. The type of research used in this research is empirical juridical research. The type of research used is descriptive type. The problem approach is empirical juridical. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection methods are by means of interviews and literature study. Data processing is carried out by examining data, classifying data, and compiling data which is then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion show that the mechanism for implementing the IPR System Border Measure can be carried out with an ex- officio scheme carried out directly by the Directorate General of Customs and Excise and a Judicial scheme carried out by the Commercial Court. Internal constraints that exist in the implementation of the IPR Border Measure System carried out by the Customs and Excise Directorate are the new legal regulations that have not yet regulated the technical field, the lack of awareness of the owners of IPR rights to register them with Customs and Excise, and Customs and Excise have not been able to directly carry out confirmation to the Intellectual Property Rights holder if there is a violation of IPR in the export or import area. External constraints that occur in the implementation of the IPR Border Measure System are in human resources who do not understand how important the Intellectual Property Rights are, the infrastructure in the field does not support it. Keywords: Import & Export, System Border Measure ̧ Customs.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	23 May 2022 01:49
Terakhir diubah:	23 May 2022 01:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/61502

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir