PERAN PEMERINTAH THAILAND DALAM UPAYA MENANGANI PERMASALAHAN PERDAGANGAN MANUSIA DI THAILAND

BELA PUTRI SARASWATI, 1646071003 (2021) PERAN PEMERINTAH THAILAND DALAM UPAYA MENANGANI PERMASALAHAN PERDAGANGAN MANUSIA DI THAILAND. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Mahasiswa Unila (3).pdf Download (94Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Mahasiswa Unila (3).pdf Restricted to Hanya staf Download (6Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Mahasiswa Unila (3).pdf Download (6Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perdagangan manusia di Thailand setiap tahunnya mengalami peningkatan yang fluktuatif dikarenakan kejahatan ini merupakan kejahatan yang terorganisir dan sulit dicegah namun data pada tier report telah menandakan bahwa pemerintah Thailand telah melakukan peran yang signifikan hingga berada pada tier 2 pada tahun 2019. Hal ini yang mengangkat pertanyaan penelitian, apa peran Pemerintah Thailand dalam upaya menangani perdagangan manusia di Thailand. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan teori peran yaitu role consensus, role conformity, role conflict, dan role taking sebagat alat analisa permasalahan tersebut, sehingga menjadi hal yang kompleks untuk dibahas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif serta pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa pemerintah dinilai belum sepenuhnya berhasil mengatasi permasalahan perdagangan manusia ini. Pada role consensus, pemerintah Thailand telah berupaya dalam melakukan kesepakatan dengan beberapa aktor salah satunya adalah COMMIT. Role taking, adanya tindakan pengambilan peran yang dilakukan pemerintah diantaranya dengan membuat Trauma Informed Approach dan melakukan berbagai campaign ke masyarakat dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia. Role conformity, pemerintah telah melakukan pencegahan khusus dalam mengatasi permasalahan ini namun adanya ketidaksesuaian peran dengan keterlibatan pemerintah yang seperti mendukung permasalahan ini karena sebagian besar pendapatan perekonomian pemerintah Thailand diambil dari prostitusi. Role conflict, antara kebijakan hukum yang berlaku dengan tindakan para pejabat yang secara nyata membantu pelaku perdagangan. Sehingga, pemerintah sebagai institusi yang memiliki wewenang perlu memberikan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap para penegak hukum mengenai konsekuensi bila ikut andil dalam melancarkan aksi perdagangan manusia. Kata kunci : Perdagangan Manusia,Teori Peran, PemerintahThailand. Human trafficking in Thailand has fluctuated every year because this is an organized crime and difficult to prevent, but data on the tier report has indicated that the Thai government has played a significant role to reach tier 2 in 2019. This study raises the research question of what is the role of the Thai government in dealing with human trafficking in Thailand. This research was also conducted using role theory, namely role-consensus, role-taking, role-conformity, and role-conflict as a tool to analyze these problems, so that they become complex things to discuss. The method used is descriptive qualitative method and case study approach. The type of data is secondary data. Based on the results of the research, it is known that the government is considered not yet fully successful in overcoming the problem of human trafficking. In the role consensus, the Thai government has tried to make agreements with several actors, one of which is COMMIT. Role taking, there are role-taking actions taken by the government, including making a Trauma Informed Approach and conducting various campaigns to the community in overcoming the problem of human trafficking. Role conformity, the government has taken special precautions in overcoming this problem, but there is a mismatch in the role with the involvement of the government which seems to support this problem because most of the Thai government's economic income is taken from prostitution. And role conflict, between applicable legal policies and the actions of officials who actually help traffickers. The advice that can be given is that the government continues to provide socialization to law enforcers regarding the consequences if they take part in launching the action of human trafficking. Keyword : Human Trafficking, Role Theory, Thai Government.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi S1-Hubungan Internasional
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	23 May 2022 01:15
Terakhir diubah:	23 May 2022 01:15
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/61542

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir