DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERULANG ( Studi Putusan No.70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tjk dan No.45/Pid.Sus- Anak/2019/PN Tjk )

MU’AMMAR FACHRI ISMAIL, 1712011271 (2021) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERULANG ( Studi Putusan No.70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tjk dan No.45/Pid.Sus- Anak/2019/PN Tjk ). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK-ABSTRACT - MU.pdf Download (1835Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - MU,AMMAR.pdf Restricted to Hanya staf Download (1829Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN -MU.pdf Download (1832Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perbuatan melanggar hukum banyak dilakukan oleh anak-anak, dari perbuatan yang awalnya sebatas kenakalan remaja akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal, anak membutuhkan penanganan hukum secara serius. Sebagian kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya ialah tindak pidana berulang atau residive. Permasalahan pada penelitian ini adalah Apakah dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berulang dan Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim di dalam pemberian pemberatan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berulang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer yang didapat secara langsung dari sumber pertama seperti wawancara dan data sekunder pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi putusan. Metode penelitian ini yaitu menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kuantitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam perkara anak Hasan bin Abdullah serta diberikan Pemberatan pidana pada Putusan Hakim No.70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tjk dan No.45/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk dikarenakan tidak dapat diupayakan Diversi sebab anak Hasan bin Abdullah tidak memenuhi unsur-unsur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA ). Saran dalam penelitian ini adalah Diharapkan kepada pemerintah agar dapat memperhatikan kebutuhan hukum khususnya bagi anak-anak agar setiap warga negara memperoleh pemahaman tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berakibat pemidanaan, serta memberikan informasi setiap peristiwa pidana yang berada di sekitarnya. Kata kunci : Pencurian, Narkotika, Anak, Residive Many children do violate the law, from actions that were initially limited to juvenile delinquency and eventually lead to criminal acts, children need serious legal handling. Some cases of crimes involving children as perpetrators are recurrent or residive crimes. The problem in this research is what is the basis for the judge's consideration in imposing a criminal offense against a recurring criminal offender and what is the consideration of the Panel of Judges in granting criminal weighting to the child of the recurring criminal offender. This research method uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data, primary data obtained directly from the first source such as interviews and secondary data. Data collection is done by literature study and decision study. This research method is using library research and field research. Data analysis using quantitative data analysis. The results of the research and discussion concluded that Article 363 paragraph (1) of the 4th Criminal Code and 112 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 became the basis for the Judge's consideration in the case of Hasan bin Abdullah's son and was given a criminal objection in Judge Decision No.70/Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Tjk and No.45 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Tjk due to the inability to seek Diversi because Hasan bin Abdullah's son did not fulfill the elements in Law Number 11 of 2012 concerning the System Juvenile Criminal Court (UU SPPA). The advice in the study is that governments should be able to address the legal needs of children in particular so that each citizen will have an understanding of the actions that violate legislation laws that result in desertion, and provide information on every criminal event that is in the vicinity. Key words: Theft, Narcotics, Children, Residive

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Neti Yuliawati
Date Deposited:	24 May 2022 04:11
Terakhir diubah:	24 May 2022 04:11
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/61724

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir