ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP KASUS CANDRA SAFARI

Vienna Egitha Qurratu Aini, 1712011236 (2021) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP KASUS CANDRA SAFARI. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - vienna egitha.pdf Download (114Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - vienna egitha.pdf Restricted to Hanya staf Download (1416Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN - vienna egitha.pdf Download (1296Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindak pidana suap merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan juga wewenang seseorang yang dapat merugikan negara. Penyuapan yang dilakukan oleh Candra Safari kepada pegawai negeri agar dapat mengerjakan proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu bentuk pelanggaran tindak pidana suap meskipun ia menggunakan uang pribadi hingga masa pengerjaan proyek telah selesai. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap kasus Candra Safari? dan Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap kasus Candra Safari?. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji hukum sebagai kaidah norma atau regulasi pada berbagai kajian berdasarkan teori serta konsep- konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan secara langsung kepada narasumber berupa wawancara terhadap masalah yang diteliti. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan melalui identifikasi data, klasifikasi data, penyusunan data dan interpretasi data. Analisis data yang diperoleh dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana suap kepada pegawai negeri yang dilakukan oleh Candra Safari merealisasikan perbuatan suap tersebut sehingga terlihat adanya sikap batin berupa kesengajaan “sebagai maksud atau tujuan” (opzet als oogmerk), sehingga secara yuridis terdapat kesalahan dalam diri Candra Safari. Penegakan hukum telah dilaksanakan oleh KPK dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang sesuai dengan prosedur berlaku dan sesuai tahap penegakan hukum. Adapun faktor-faktor penghambat yang paling dominan dalam proses penegakan hukumnya adalah faktor hukumnya yang masih kurang memberikan efek jera dan pengaturannya yang masih kurang tegas, faktor sarana dan prasarana yang cukup terbatas dari sisi pengawasan dan dalam proses penangkapan pelaku tindak pidana suap. Vienna Egitha Qurratu Aini Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyarankan Agar pemerintah dapat mengkaji kembali terkait kebijakan-kebijakan hukum yang ada dan meningkatkan aturan-aturan yang mengatur mengenai pelaku tindak pidana suap di sektor swasta, meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pejabat atau instansi, dan meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mempercepat dan mengurangi dilakukannya tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Suap, Candra Safari.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Meda Sulistiana
Date Deposited:	27 May 2022 07:52
Terakhir diubah:	27 May 2022 07:52
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/61936

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir