LUSTIANA USTHUHLYA, 1712011044 (2021) MONEY POLITIC DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK - Lustiana Usthuhlya.pdf Download (147Kb) | Preview |
|
File PDF
SKRIPSI FULL - Lustiana Usthuhlya.pdf Restricted to Hanya staf Download (2567Kb) |
||
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Lustiana Usthuhlya.pdf Download (2432Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRACT MONEY POLITICSVIEWED FROM THE LAW OF DISTRICT HEADS ELECTION(PILKADA) By LUSTIANA USTHUHLYA The implementation of district heads election is a realization of democratic instrument in the regional level. Therefore, the realization of people’s sovereignty, government of the people, for the people. People’s participation is important thing regarding to the common interest. The process of democracy in Indonesia is still misused. One of which is the increasing of money politics practices since people assume it as a common practice in every process of district heads election. Money politics influenceson many aspects of social, economic, education, health, and so on. Furthermore, the recent pandemic makes people’s economic condition worse so that money politics practice increases. Its motive not only gives cash but it also gives medical equipment, personal protective equipment (PPE), and even social assistance which relates to electoral matter. The law of district heads election only regulates punishment. There is no article which defines clearly yet on how money politics happens and neither does regulation which defines the normal boundary in terms of general election and district heads election’s actors . The government needs to affirm regulation on how much the amount of cash stated in the normal boundary is there will be significant differences between politics money and money politics so that the strict punishment of the transactional politics practice can be strictly implemented. Key Words: District Heads Election,Money Politics ABSTRAK MONEY POLITIC DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) Oleh LUSTIANA USTHUHLYA Pelaksanaan Pilkada merupakan perwujudan instrument demokrasi di tingkat daerah. Maka dari itu perwujudan kedaulatan rakyat, kekuasaan yang hakikatnya berasal dari rakyat, diperutukan bagi rakyat. Partisipasi masyarakat ini menjadi penting dilakukan karena menyangkut kepentingan bersama. Pada proses demokrasi di Indonesia, masih sangat banyak terjadi penyimpangan. Salah satunya yaitu praktik money politic yang tumbuh subur, karena sudah dianggap sebagai suatu kewajaran masyarakat dalam setiap proses pemilihan kepala daerah. Dampak Money Politic di Indonesia sangat berpengaruh pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Apalagi pada kondisi pandemi saat ini kondisi ekonomi masyarakat kurang baik maka potensi money politic menjadi bertambah. Selain modusnya menggunakan uang, pada kondisi saat ini juga bisa dalam bentuk pemberian bantuan alat kesehatan, alat pelindung diri (APD) maupun bantuan sosial (bansos) lainnya yang mengandung unsur pemilihan. Undang-undang Pilkada hanya mengatur mengenai sanksi saja. Belum ada pasal yang menjelaskan secara eksplisit bagaimana politik uang itu terjadi dan belum ada peraturan yang menjelaskan batas wajar dalam hal tindakan para pelaku pemilu dan pilkada masuk kedalam nominal melakukan politik uang. Pemerintah perlu mempertegas Peraturan mengenai berapa besar jumlah atau nominal uang politik yang disebut dalam batas wajar sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara uang politik dan politik uang, sehingga sanksi tegas dari perbuatan Politik Transaksional dapat ditegakkan. Kata Kunci: Money Politic, Pemilihan Kepala Daerah
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara: |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | UPT Anita Ekarini |
Date Deposited: | 27 May 2022 07:47 |
Terakhir diubah: | 27 May 2022 07:47 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/61938 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |