IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

Mohammad Raihan, 1712011267 (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI. FAKULTAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Mohammad Raihan.pdf Download (120Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Mohammad Raihan.pdf Restricted to Hanya staf Download (2211Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Mohammad Raihan.pdf Download (2011Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Koperasi merupakan lembaga perekonomian yang didirikan sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Pemerintah telah memberlakukan regulasi yang secara khusus mengatur tentang prosedur perizinan pembentukan koperasi, melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Masalah yang dihadapi adalah belum semua koperasi simpan pinjam di Kota Bandar Lampung mengurus perizinan. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung? (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Infroman penelitian adalah Pelaksana Seksi Perizinan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dan dua orang pengurus Koperasi di Bandar Lampung. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapat kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2019 oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan prosedur yaitu perizinan pembentukan Koperasi Simpan Pinjam, Pendaftaran untuk memperoleh izin yang disampaikan berupa dokumen dalam bentuk hardcopy dan setelah Koperasi memenuhi komitmen maka disampaikan kepada Menteri/Gubernur/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan dan persetujuan, Penerbitan Izin Usaha dan / atau Izin Operasional oleh Lembaga OSS (2) Faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2019 adalah keterbatasan modal koperasi yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat untuk mengajukan perizinan dan masih rendahnya kesadaran pengurus koperasi untuk mengajukan proses perizinan. Kata Kunci: Implementasi, Perizinan Usaha Simpan Pinjam, Koperasi Cooperatives are economic institutions that were established as a joint venture based on the principle of kinship. The government has enacted regulations that specifically regulate the licensing procedure for the formation of cooperatives, through the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation Number 5 of 2019 concerning Cooperative Savings and Loans Business Licensing. The problem faced is that not all savings and loan cooperatives in Bandar Lampung City take care of licensing. The problems of this research are: (1) How is the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 5 of 2019 by the Department of Cooperatives and SMEs of Bandar Lampung City? (2) What are the factors that hinder the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 5 of 2019 by the Department of Cooperatives and SMEs of Bandar Lampung City? This study uses a normative and empirical juridical approach. Data were collected through library research and field studies. The research informant is the Licensing Section Executor at the Department of Cooperatives and SMEs in Bandar Lampung City and two officer of Cooperatives at Bandar Lampung City. The data are then analyzed qualitatively to obtain research conclusions. The results of this study indicate: (1) The implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs Number 5 of 2019 by the Department of Cooperatives and SMEs of Bandar Lampung City is carried out with procedures, namely licensing for the formation of Savings and Loans Cooperatives, Registration to obtain permits which are submitted in the form of documents in hardcopy and after the Cooperative fulfill the commitment, it is submitted to the Minister/Governor/Mayor in accordance with their authority for inspection and approval, Issuance of Business Permits and/or Operational Permits by the OSS Institution (2) The inhibiting factors for the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs Number 5 of 2019 are limitations cooperative capital which has an impact on the non-fulfillment of requirements to apply for permits and low awareness of cooperative management to apply licensing process. Keywords: Implementation, Savings and Loan Business Licensing, Cooperative

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Rukiah
Date Deposited:	30 May 2022 03:32
Terakhir diubah:	30 May 2022 03:32
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/62032

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir