KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA PROGRAM P2KH DI KAWASAN KOTA BANDAR LAMPUNG

AYU KARINA, 1716021025 (2021) KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA PROGRAM P2KH DI KAWASAN KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK-ABSTRACT-AYU KARINA.pdf Download (3388Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL-AYU KARINA.pdf Restricted to Hanya staf Download (3382Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN-AYU.pdf Download (3385Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketersedian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung yang belum mencapai standar minimal 30% RTH kawasan perkotakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung, serta mengetahui pengelolaan lingkungan kawasan bukit sebagai salah satu penyumbang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan dalam menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dan pembahasan penelitian Adanya kegagalan program P2KH di Kota Bandar Lampung disebabkan oleh Content of Policy (isi kebijakan) yaitu, derajat perubahan yang diinginkan tidak tercapai, letak pengambilan keputusan yang tidak memiliki arah yang jelas, dan pelaksana program yang tidak konsisiten dalam melaksanakan Program P2KH dan Context of Policy (lingkungan kebijakan) yaitu, kekuasan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat belum terlaksana dengan baik, karakteristik reziem yang berkuasa kurang memiliki pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan dan tingkat kepatuhan dan respon pelaksanaan belum optimal dan tidak reponsive terhadap pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan tiga atribut Kota Hijau/Green City yang menjadi implementasi dari penerapan Program P2KH di Kota Bandar Lampung yaitu Green Planning and Design, Green Open Space dan Green Community. Dengan itu jumlah luas lahan Kota Bandar Lampung sebelum adanya program P2KH sebesar 12,62% dan setelah pelakanaan program P2KH sebesar 11,08%, hal ini jelas sekali terlihat bahwa tujuan awal dari program kota hijau tidak terwujud. Selain itu, tidak adanya pengelolaan bukit dikarenakan kepemilikan bukit yang berstatus kepemilikan pribadi sehingga pemerintahpun tidak mampu untuk mengelolanya secara maksimal. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), Pembangunan Berkelanjutan, Pengelolaan Bukit This research was set against a backdrop of the availability of Green Open Space (RTH) in Bandar Lampung City which has not reached the minimum standard of 30% green open space in urban areas. This study aims to determine the implementation of the Green City Development Program (P2KH) in Bandar Lampung City, as well as to determine the environmental management of the hill area as one of the contributors to Green Open Space (RTH) in Bandar Lampung City. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, and in determining the informants using purposive sampling technique. Research results and discussion The failure of the P2KH program in Bandar Lampung City was caused by the Content of Policy, namely, the desired degree of change was not achieved, the location of decision making that did not have a clear direction, and program implementers who were not consistent in implementing the P2KH Program and Context of Policy (policy environment), namely, the power, interests and strategies of the actors involved have not been implemented properly, the characteristics of the regime in power have less influence in policy implementation and the level of compliance and implementation response is not optimal and not responsive to policy implementation. Based on the three attributes of Green City/Green City which are the implementation of the P2KH Program implementation in Bandar Lampung City, namely Green Planning and Design, Green Open Space and Green Community. With that the total land area of Bandar Lampung before the P2KH program was 12.62% and after the P2KH program was 11.08%, it is clear that the initial goal of the green city program was not realized. In addition, the absence of hill management is due to the ownership of the hill which has the status of private ownership so that the government is not able to manage it optimally. Keywords: Policy implementation, Green City Development Program (P2KH), Sustainable Development, Hill Management

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	UPT . Neti Yuliawati
Date Deposited:	31 May 2022 03:46
Terakhir diubah:	31 May 2022 03:46
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/62258

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir