PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM PADA PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA)

DONNA EXSANTI CHARINDA, 2022011005 (2022) PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM PADA PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (178Kb) | Preview
	File PDF FILE TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2371Kb)
Preview	File PDF FILE TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2160Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Double track system pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Namun pada kenyataannya terjadi kecenderungan untuk memutus pidana dibanding tindakan oleh hakim pada berbagai perkara anak. Kenyataan ini juga kerap terjadi di kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus antara pidana atau tindakan pada pemidanaan anak. Teori yang digunakan adalah dasar pertimbangan hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya penegakan hukum dan teori tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dari aspek yuridis berdasarkan pada UU-SPPA terutama Pasal 70 dan Pasal 57. Pada aspek filosofis hakim mempertimbangkan masa depan anak setelah menjalani masa pidana dan ada atau tidaknya kesepakatan damai dari kedua pihak. Aspek sosiologis mempertimbangkan latar belakang anak dan manfaat sanksi bagi masyarakat, yang mana terdapat kecenderungan pada pelaku anak di Bandar Lampung untuk melakukan pengulangan tindak pidana sehingga program di LPKA dianggap paling efektif untuk anak. Faktor dominan yang menghambat penerapan double track system di kota Bandar Lampung adalah faktor sarana atau fasilitas pendukung dan masyarakat yang masih belum memahami manfaat dari double track system. Model ideal dalam menerapkan double track system adalah dengan memaksimalkan sarana atau fasilitas pendukung untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang berporos pada teori tujuan. Pemerintah perlu melakukan rekonstruksi dan relokasi terhadap LPKA Bandar Lampung, juga melakukan optimalisasi terhadap lembaga-lembaga pembinaan anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Kata Kunci: Pemidanaan anak, Double Track System, Pertimbangan Hakim. ABSTRACT The double track system in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU-SPPA) is the government's effort to realize the values in Pancasila as Indonesian ideology. However, in the reality there is a tendency to decide on a crime compared to treatment by judges in various children's cases. This fact also often occurs in the city of Bandar Lampung. This study aims to analyze the basis of the judge's considerations in deciding between crime or treatment on the children’ punishment. The theory used is the basis for judges' considerations, the factors that influence the obstruction of law enforcement and the theory punishment’ purpose. This research uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The results showed that the judge's basic considerations from the juridical aspect were based on the SPPA Law, especially Article 70 and Article 57. In the philosophical aspect the judge considered the future of the child after serving a criminal period and whether or not there was a peace agreement from both parties. The sociological aspect considered the background of the child and the benefits of sanctions for the community, where there is a tendency for child offenders in Bandar Lampung to repeat criminal acts so that the program at LPKA is considered the most effective for children. The dominant factor that hinders the implementation of the double track system in the city of Bandar Lampung is the supporting facilities factor and people who still do not understand the benefits of the double track system. The ideal model in implementing the double track system is to maximize the supporting facilities or facilities to realize the goal of punishment which pivots on the relative theory. The government needs to reconstruct and relocate LPKA Bandar Lampung, as well as optimize the institutions for fostering street children in Bandar Lampung City. Keywords: Juvenile Criminal Justice System, Double Track System, Judge’s Considerations.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2203726461 . Digilib
Date Deposited:	09 Aug 2022 08:09
Terakhir diubah:	09 Aug 2022 08:09
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/64729

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir