Yoga Adrian Ibrahim, 1012011296 (2014) PELAKSANAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (8Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (105Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (213Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER LUAR.pdf Download (104Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Halaman Pengesahan.pdf Download (342Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Halaman Persetujuan.pdf Download (366Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (111Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (114Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (87Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (132Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (208Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (297Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (99Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (144Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (88Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (88Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Pembangunan kesehatan pada hakikatnya merupakan salah satu unsur yang mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional suatu negara untuk mencapai derajat kehidupan masyarakat yang optimal. Namun tidak semua masyarakat di Indonesia bisa mendapatkan unsur tersebut, oleh karena itu pemerintah memberikan jaminan di dalam Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yang digunakan sebagai jaminan perlindungan kesehatan kepada masyarakat yang kepesertaannya bersifat wajib, dengan harapan tercapainya kebutuhan dasar kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang diteliti ialah bagaimana pelaksanaan program badan penyelenggara jaminan sosial dalam rangka perlindungan hak masyarakat bidang kesehatan di kota Bandar Lampung, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan program badan penyelenggara jaminan sosial untuk melindungi hak-hak masyarakat tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu Data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi. Dari hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa pelaksanaan BPJS dilakukan melalui dua tahap, yaitu pelayanan dalam FASKES tingkat pertama dan pelayanan dalam FASKES tingkat lanjutan. Selanjutnya pada FASKES tingkat lanjutan dibagi menjadi dua tahap, yaitu FASKES sekunder dan FASKES tersier, namun dalam penyelenggaraannya masih ada faktor penghambat dari pelaksanaan BPJS ini seperti masih terbatasnya rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS, maupun dari fasilitas rumah sakit di Bandar Lampung yang belum memadahi. ABSTRACT Health development in fact is one of the main element of national growth to reach the optimal level of society living. But not all Indonesian people are able to get that factor, therefore, the government give the assurance in Social Secutiry Institute Law number 24, 2011, which used as a guarantee of health assurance to the people who is obligatory, with the expectation is to fulfil the basic needs of health to all the Indonesian people. The issues that being researched is how the implementation of the social security institution in order to cover the health rights in Bandar lampung, and the resistance factors in the implementation of this program. The approach problem used on this research is empirical normative approach. The source data used on the research is obtained from the primary data on the field that contains informations from the related parties, and the secondary data contains the informations from research library about the law, literature, books, and other official documents. As the results of this research, the writer got the outcome that the implementation of BPJS is held by 2 level, first level health care services and advanced level health care services. In the advanced level health care services, is divided into another 2 level, that are secondary health care facilities and tertiary health care facilities, but in the implementation, there are some resistance such as still few hospital that have a pertnership with the BPJS, and the facility of health care that still far from worthy in Bandar Lampung.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 5115192 . Digilib |
| Date Deposited: | 28 Jan 2015 04:24 |
| Terakhir diubah: | 28 Jan 2015 04:24 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/6494 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
