POLITIK HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

SATRIAWAN , DESMAN DIRI (2022) POLITIK HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (86Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2719Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2663Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pertambangan merupakan kekayaan alam bangsa Indoneisa yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan mineral dan batubara di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian beberapa ketentuan dirubah di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tidak terlepas dari politik hukum. Politik hukum merupakan pilihan mengenai hukum yang dicabut atau diberlakukan yang muaranya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis politik hukum pengelolaan pertambangan batubara dengan berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, menganalisis implikasi peraturan pertambangan mineral dan batubara dengan berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Menganalisis konsep hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Data berasal dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. data dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, bahwa politik hukum pengelolaan minerba yang coba dibangun dari UU Cipta adalah politik hukum yang mengedepankan perbaikan iklim ivestasi di Indonesia dengan cara penyederhanaan izin. Sedangkan implikasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan adanya aturan terkait royalti 0% justru menjadikan lingkungan sebagai objek ekploitasi semata.Kemudian Konsep hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan adalah Plan Do Check Act yakni metode dengan siklus yang terus dilakukan secara berulang Serta penekanan terhadap pembangunan berkelanjutan. Kata Kunci : Cipta Kerja, Lingkungan Hidup, Minerba, Politik Hukum. Mining is the natural wealth of the Indonesian nation that is used for the prosperity of the people. Mineral and Coal Management in Law No. 4 of 2009 which was later changed to Law No. 3 of 2020. Then some provisions were changed in Law Number 11 of 2020 on job creation. related to the management of mineral and coal mining can not be separated from the politics of law. Political law is a choice regarding repealed or enacted laws whose origin is intended to achieve the objectives of the state. The purpose of this study is to analyze the legal politics of coal mining management with the enactment of Law No. 11 of 2020 on job creation, analyze the implications of mineral and coal mining regulations with the enactment of Law No. 11 of 2020 on job creation on Environmental Protection and management and analyze the legal concept of mineral and coal mining management that is environmentally sound. The method used in this study is normative juridical method. The Data comes from library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary. data were analyzed by qualitative analysis methods. The results showed that the political law of mineral and coal management that is trying to be built from the Job Creation is a political law that promotes the improvement of the investment climate in Indonesia by simplifying permits. While the implications for the protection and management of the environment with the rules related to 0% royalties actually make the environment an object of exploitation alone.Then the legal concept of mineral and coal mining management that is environmentally sound is Plan Do Check Act which is a method with a cycle that continues And an emphasis on Sustainable Development. Keywords: Job Creation, Environment, Mineral And Coal, Political Law

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2208168832 . Digilib
Date Deposited:	10 Nov 2022 02:57
Terakhir diubah:	10 Nov 2022 02:57
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/66866

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir