PENGATURAN PEMBERIAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TANGGAMUS LAMPUNG

M. Rizki Mulyawan, 1652011242 (2022) PENGATURAN PEMBERIAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TANGGAMUS LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (23Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3172Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3058Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak besar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama terkait jenis retribusi perizinan tertentu, salah satunya IMB yang diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dapat dipungut retribusi. Dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan dan menjamin keandalan teknis bangunan serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan di Kabupaten Tanggamus, setiap pendirian bangunan di daerah harus dikendalikan dengan instrumen persetujuan bangunan gedung. Sehubungan dengan peningkatan investasi di Kabupaten Tanggamus untuk mencapai peningkatan pembangunan, maka perlu diimbangi dengan upaya pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, terutama terkait bangunan gedung. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan pemberian persetujuan bangunan gedung pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja? apakah dampak dari berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penetapan retribusi PBG dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Tanggamus Lampung?. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menggunakan pedekatan pustaka yang terdiri dari buku, undang-undang, jurnal dan dokumen terkait, serta melakukan pencarian data dengan wawancara bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Kepala BPKAD di tempat penelitian yaitu di Pemerintah Daerah kabupaten Tanggamus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 mengamanatkan agar penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Dampak berlakunya UU Cipta kerja yang merubah IMB menjadi PBG terhadap PAD di Kabupaten Tanggamus sudah memiliki produk hukum yaitu berupa PERDA tentang Retribusi PBG, akan tetapi sampai saat ini kebijakan tersebut belum terlaksanakan dan masih proses penyesuaian. Oleh Karena itu keadaan PAD Kabupaten Tanggamus hingga saat ini berjalan sesuai dengan kebijakan yang masih berlaku. Kata Kunci: Pengaturan, Persetujuan Bangunan Gedung, Pendapatan Asli Daerah. After the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies, especially related to certain types of licensing fees, one of which was changed to IMB was converted into a Building Approval (PBG). levy is collected. In order to realize the orderly management of buildings and ensure the technical reliability of buildings as well as to realize legal certainty in the management of buildings in Tanggamus Regency, every building construction in the region must be controlled with a building approval instrument. In connection with increasing investment in Tanggamus Regency to achieve increased development, it is necessary to balance it with efforts to regulate and control the implementation of development, especially related to buildings. The problem that will be studied in this research is how is the arrangement for granting building approval after the enactment of the Job Creation Act? what is the impact of the enactment of the Job Creation Act on the determination of PBG levies in increasing PAD in Tanggamus Regency, Lampung?. The method in this research is normative juridical and empirical juridical, using a library approach consisting of books, laws, journals and related documents, as well as conducting data searches by interviewing the Head of the Investment Office and the Head of BPKAD at the research site, namely the Regional Government. Tanggamus district. The results of this study indicate that Government Regulation Number 16 of 2021 mandates that the implementation of Buildings is carried out through the Building Management Information System (SIMBG) to carry out the process of implementing PBG, Certificate of Feasibility of Function (SLF), Proof of Building Ownership (SBKBG), Technical Plan Demolition of Buildings (RTB), and Building Data Collection is accompanied by information related to the Implementation of Buildings. The impact of the enactment of the Employment Creation Law which changes IMB to PBG on PAD in Tanggamus Regency already has a legal product in the form of a Regional Regulation on PBG Retribution, but until now this policy has not been implemented and is still in the process of adjustment. Therefore, the current state of the PAD of Tanggamus Regency is running in accordance with the policies that are still in effect. Keywords: Regulation, Building Approval, Local Revenue.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2208040777 . Digilib
Date Deposited:	27 Dec 2022 06:34
Terakhir diubah:	27 Dec 2022 06:34
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/67895

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir