IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Riki Armayoga Sugara, 1612011116 (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - rikiarmayogasugara riki.pdf Download (21Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - rikiarmayogasugara riki.pdf Restricted to Hanya staf Download (2768Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - rikiarmayogasugara riki.pdf Download (2609Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan terhadap Barang Milik Daerah (BMD) akan tetapi perkembangan BMD yang sangat pesat dan kompleks belum dapat dikelola oleh pemerintah Kota Bandar Lampung secara optimal karena masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu inventarisasi BMD. Pengelolaan BMD sendiri diatur dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD, di Perda ini inventarisasi diatur di dalam Pasal 126. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD? (2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dari pengelolaan barang milik daerah? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur pengelolaan data yaitu editing, sistematisasi, klasifikasi, dan klasifikasi data. Analisis data dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan: BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dalam mengelola BMD telah cukup baik akan tetapi masih kurang optimal di bidang penatausahaan serta pengamanan dan pemeliharaan. Dalam pengelolaan BMD sering mendapat hambatan seperti, banyak laporan-laporan BMD yang tidak jelas seperti pengadaan BMD dari sumber hibah sering terjadi kesalahan administrasi, manajemen sumber daya manusia yang kurang baik, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sistem informasi manajemen aset, dan aturan mengenai pengelolaan BMD yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam penerapannya di daerah masih sering mengalami kendala. Kata Kunci: Implementasi, Inventarisasi, BPKAD. In order to optimize the implementation of regional government affairs, the regional government is authorized to manage Regional Property (BMD) but the very rapid and complex development of BMD has not been able to be managed by the Bandar Lampung City government optimally because there are still several problems including the BMD inventory. The management of BMD itself is regulated in the Bandar Lampung City Regulation Number 4 of 2018 concerning BMD Management, in this Regional Regulation the inventory is regulated in Article 126. The problems in this study are: (1) How is the implementation of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning BMD Management? (2) What are the factors that hinder the management of regional property? This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Types of data consist of primary data and secondary data. The data collection procedure uses literature study and field study. Data management procedures are editing, systematizing, classifying, and classifying data. Data analysis and using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate: BPKAD (Regional Financial and Asset Management Agency) in managing BMD has been quite good but is still not optimal in the field of administration and security and maintenance. In the management of BMD, there are often obstacles such as many unclear BMD reports such as procurement of BMD from grant sources, administrative errors often occur, poor human resource management, limited facilities and infrastructure, lack of asset management information systems, and rules regarding management of BMD. The BMD issued by the central government in its implementation in the regions still often experiences problems. Keywords: Implementation, Inventory, BPKAD.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	AM.d Firlia Hidayah
Date Deposited:	10 Jan 2023 08:15
Terakhir diubah:	10 Jan 2023 08:15
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/68180

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir