Oktri Sasmita Yudha, 1952011010 (2023) PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OVER DIMENSION PADA KENDARAAN BERMUATAN BARANG (Studi Wilayah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
1. ABSTRAK.pdf Download (3119Kb) | Preview |
|
File PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3117Kb) |
||
File PDF
3. SKRIPSI TANPA PEMBATASAN.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (3119Kb) |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OVER DIMENSION PADA KENDARAAN BERMUATAN BARANG (Studi Wilayah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung) Oleh Oktri Sasmita Yudha Tindak pidana Over Dimension adalah tindakan memodifikasi dimensi suatu kendaraan menjadi lebih besar dan melampaui ketentuan yang telah ditentukan. Meskipun sudah jelas dilarang oleh undang-undang, namun hingga saat ini masih kerap kali terlihat kendaraan Over Dimension berkeliaran bebas di jalanan sehingga perlu ditinjau lebih dalam mengenai sejauh mana peranan Polisi Lalu Lintas dalam berupaya menanggulangi tindak pidana Over Dimension. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan Polisi Lalu Lintas dalam penanggulangan tindak pidana Over Dimension pada kendaraan bermuatan barang dan apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan peranan Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi tindak pidana Over Dimension pada kendaraan bermuatan barang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peranan yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas meliputi peranan normatif, ideal, dan faktual. Peranan normatif adalah peranan Polisi Lalu Lintas yang terikat dengan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang terkait yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, melaksanakan operasi dan patroli lalu lintas untuk menjamin keamanan dan kelancaran lalu lintas, serta melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor terkait dengan fisik kendaraan. Peranan faktual dari Polisi Lalu Lintas yang terjadi di lapangan dapat dikatakan sudah sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam undang-undang namun belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya karena pada faktanya Polisi Lalu Lintas memang sudah melakukan upaya-upaya penanggulangan seperti upaya represif dibuktikan dengan data dari Ditlantas Polda Lampung yang menunjukan sebanyak 157 kendaraan Over Dimension telah diberi sanksi tilang, serta upaya-upaya lain seperti upaya preventif Oktri Sasmita Yudha dan pre-emtif namun apabila dilihat dari peran normatifnya, masih ada beberapa kewajiban yang belum berjalan dengan semestinya seperti menentukan pelanggaran Over Dimension hanya berdasarkan pengelihatan secara kasat mata tanpa disertai pemeriksaan khusus terhadap fisik kendaraan. Peranan ideal dari Polisi Lalu Lintas diharapkan dapat dilakukan penyeimbangan antara upaya represif dengan preventif dan pre-emtif, tidak memberi izin jalan kepada pelanggar Over Dimension meski sudah mendapat sanksi tilang, dan lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Faktor penghambat Polisi Lalu Lintas dalam meminimalisir pelanggaran Over Dimension meliputi sanksi yang terdapat dalam undang-undang dirasa kurang memberi efek jera kepada para pelanggar, kurangnya jumlah personil Kepolisian serta minimnya koordinasi dengan instansi terkait, kurangnya sarana/fasilitas dalam mendukung kinerja Polisi Lalu Lintas, kurangnya dukungan dari masyarakat serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum, dan masyarakat serta Polisi Lalu Lintas itu sendiri cenderung memiliki kebiasaan yang kurang baik. Saran dari penelitian ini adalah Polisi Lalu Lintas perlu melakukan pembenahan guna meningkatkan kinerja Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi suatu pelanggaran lalu lintas, sanksi pada undang-undang yang mengatur mengenai Over Dimension perlu dibuat lebih tegas guna memberi efek jera kepada pelanggar, sarana atau fasilitas pendukung perlu diperbaiki sebagai pendukung kinerja Polisi serta SDM dari masyarakat dan Polisi itu sendiri perlu lebih ditingkatkan. Kata Kunci : Polisi Lalu Lintas, Over Dimension, Peranan ABSTRACK ROLE OF TRAFFIC POLICE IN COUNTING OVER DIMENSION CRIMINAL ACTION INVEHICLE LOADED WITH GOODS (Study at Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung) By Oktri Sasmita Yudha Over Dimension crime is an act of modifying the dimensions of a vehicle to be bigger and beyond the specified conditions. Even though it is clearly prohibited by law, until now Over Dimensional vehicles are still often seen roaming freely on the streets so it needs to be examined more deeply about the extent of the role of the Traffic Police in trying to tackle Over Dimension crimes. The problem in this study is how is the role of the Traffic Police in overcoming the crime of Over Dimension in vehicles loaded with goods and what are the inhibiting factors in carrying out the role of the Traffic Police in tackling the crime of Over Dimension in vehicles loaded with goods. The approach method used in this research is normative juridical and empirical juridical approaches. The data used in this study are primary data and secondary data with the data collection process carried out through library research and field studies. The results of this study indicate that the role played by the Traffic Police includes normative, ideal and factual roles. The normative role is the role of the Traffic Police who are bound by their duties and authorities in accordance with relevant laws, namely taking action against traffic violations, carrying out traffic operations and patrols to ensure the safety and smoothness of traffic, and carrying out physical inspections of motorized vehicles. vehicle. The factual role of the Traffic Police that occurs in the field can be said to be in accordance with their duties, functions and authorities in the law but have not been fully implemented as they should because in fact the Traffic Police have indeed made countermeasures such as repressive efforts as evidenced by data from Lampung Regional Police Traffic Directorate, which shows that 157 Over Dimension vehicles have been given fines, as well as other efforts such as preventive and pre-emptive efforts but when viewed from their normative role, there are still several obligations that have not proceeded properly such as determining Over Dimension violations based solely on visible to Oktri Sasmita Yudha the naked eye without being accompanied by a special inspection of the physical vehicle. The ideal role of the Traffic Police is expected to be able to balance between repressive and preventive and pre-emptive efforts, not to give road permits to Over Dimension violators even though they have received fines, and to improve coordination with related agencies. The inhibiting factors for the Traffic Police in minimizing Over Dimension violations include the sanctions contained in the law which are deemed to have less of a deterrent effect on violators, the lack of number of Police personnel and the lack of coordination with related agencies, the lack of facilities/infrastructure to support the performance of the Traffic Police, the lack of support from the community and the lack of public knowledge about the law, and the community and the Traffic Police themselves tend to have bad habits. Suggestions from this study are that the Traffic Police need to make improvements in order to improve the performance of the Traffic Police in tackling a traffic violation, sanctions on laws governing Over Dimension need to be made more stringent in order to give a deterrent effect to violators, supporting facilities or facilities need improved as a support for the performance of the police as well as human resources from the community and the police themselves need to be further improved. Keywords : Traffic Police, Over Dimension, Role
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | 2301854590 . Digilib |
Date Deposited: | 10 Feb 2023 04:24 |
Terakhir diubah: | 10 Feb 2023 04:24 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69086 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |