ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PRAKTIK TANPA IZIN TENAGA KESEHATAN DALAM TINDAKAN MEDIK KECANTIKAN

Nurul, Purna Mahardika (2023) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PRAKTIK TANPA IZIN TENAGA KESEHATAN DALAM TINDAKAN MEDIK KECANTIKAN. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (151kB) | Preview
	Text 2. TESIS FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text 3. TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pelaku usaha klinik kecantikan masih melakukan tindakan medik secara ilegal. Oleh karena itu dirumuskan dua permasalahan yaitu bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap praktik tanpa izin tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medik kecantikan? Apakah kualifikasi tenaga kesehatan dan kualifikasi perizinan yang diperlukan dalam tindakan medik kecantikan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, telaah peraturan perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 1124/Pid.Sus/2020/PN Tjk, penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran praktik tanpa izin tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medik kecantikan dilakukan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan. Hal tersebut menunjukan kualifikasi tenaga kesehatan dalam tindakan medik kecantikan adalah dokter yang memiliki sertifikasi dan kompetensi di bidang kecantikan. Perizinan yang diperlukan dalam tindakan medik kecantikan meliputi izin pendirian dan izin operasional yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan. Saran atau rekomendasi penelitian ini yaitu penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran praktik tanpa izin tenaga kesehatan dalam tindakan medik kecantikan perlu memastikan tindakan medik kecantikan sesuai SOP dan dilakukan oleh tenaga profesional berkompeten sesuai izin serta mengupayakan pemulihan kerugian korban. Selain itu, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi tentang pentingnya perizinan pendirian dan operasional atau komersial klinik kecantikan. Kata kunci: Penegakan, Tindakan, Izin

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	?? 340 ??
Divisions:	?? Hukum-S2 ??
Depositing User:	2301158905 . Digilib
Date Deposited:	10 Feb 2023 04:51
Last Modified:	10 Feb 2023 04:51
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69101

Actions (login required)

View Item