PENGATURAN HUKUM DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MARCELLINO, HARIADI NUGROHO (2023) PENGATURAN HUKUM DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (124kB) | Preview
	Text 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text 3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (904kB) | Preview

Abstract

Daerah pemilihan (dapil) merupakan salah satu faktor penting dan menjadi unsur dalam membangun sistem pemilu yang sering menjadi persoalan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dapil didefinisikan sebagai arena pertempuran politik yang sesungguhnya, karena partai politik dan calon anggota legislatif berkompetisi meraih suara pemilih untuk mendapatkan posisi sebagai anggota DPR. Pasal 187 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa penyusunan dapil dan alokasi kursi anggota DPR RI ditentukan pembentuk undang-undang dengan melampirkannya dalam lampiran III UU Pemilu. Adanya ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan hukum yaitu adanya indikasi ketidaksesuaian penyusunan dapil terhadap prinsip-prinsip penyusunan dapil. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan dapil di Indonesia dan Brasil serta mengetahui analisis prinsip kesetaran nilai suara, proporsionalitas, dan integralitas wilayah terhadap penyusunan dapil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai dapil anggota DPR di Indonesia dan Brasil serta terdapat pengabaian prinsip kesetaran nilai suara, proporsionalitas, dan integralitas wilayah dalam penyusunan dapil. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan dapil ulang secara menyeluruh yang memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan dapil agar penyusunan dapil dapat sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan dapil. Kata kunci: dapil, prinsip-prinsip penyusunan dapil, DPR.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 340 ?? ?? 342 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	2301697717 . Digilib
Date Deposited:	15 Feb 2023 00:49
Last Modified:	15 Feb 2023 00:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69240

Actions (login required)

View Item