INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) SEBAGAI INSTRUMEN PENGUKURAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH (Studi Pemerintah Provinsi Lampung)

Susanti, Adettia Putri (2023) INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) SEBAGAI INSTRUMEN PENGUKURAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH (Studi Pemerintah Provinsi Lampung). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG. (Submitted)

Preview	File PDF ABSTRAK-1.pdf Download (1338Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL-1.pdf Restricted to Hanya staf Download (1789Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN-1.pdf Download (1874Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang tidak optimal, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat; masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia yang dapat menghambat keterbukaan informasi. Hal ini mengharuskan pemerintah selaku pemangku kebijakan melakukan upaya lebih dalam menangani masalah di atas, salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Di Provinsi Lampung sendiri masih belum terpublikasinya perencanaan dan penganggaran keuangan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis IPKD sebagai instrumen akuntabilitas keuangan daerah dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan IPKD pada akuntabilitas keuangan daerah Provinsi Lampung. Obyek penelitian ini dilakukan pada 3 perangkat daerah Provinsi Lampung yakni BAPPEDA, BPKAD dan BALITBANGDA. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui; observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Provinsi Lampung telah berkomitmen yang cukup baik dalam menerapkan prinsip - prinsip akuntabilitas keuangan daerah dengan melaksanakan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. Terdapat beberapa keterbukaan salah satunya dengan pemberian informasi keuangan daerah yang dilakukan melalui layanan SIPPKAD. Hambatan dalam pelaksanaannya seperti; masih belum adanya keseuaian rencana anggaran; saat proses penginputan data melalui aplikasi IPKD masih sering mengalami masalah teknis.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi > 336 Keuangan publik
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	2301155173 . Digilib
Date Deposited:	21 Feb 2023 08:49
Terakhir diubah:	21 Feb 2023 08:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69772

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir