PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASI PERIKANAN DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK DI WILAYAH DESA ABUNG PEKURUN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

RIZKI PRATAMA ABUNG, 1812011325 (2023) PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASI PERIKANAN DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK DI WILAYAH DESA ABUNG PEKURUN KABUPATEN LAMPUNG UTARA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG. (Submitted)

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (19Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK DI WILAYAH DESA ABUNG PEKURUN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Oleh: RIZKI PRATAMA ABUNG Pengusaha tambak secara bagi hasil memegang peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup penggarap tambak maupun pemilik tambak khususnya. Adanya peraturan yang mengatur perjanjian bagi hasil dirasakan perlu sekali karena perjanjian bagi hasil tersebut sebenarnya bermula dari hukum adat yang tidak dapat dillepaskan. Permasalahan dalam penelitian ini untuk menganalisis efektifitas proses bagi hasil perikanan terhadap bagi hasil tambak dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (UU Bagi Hasil Perikanan) terhadap bagi hasil tambak di wilayah Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris, dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, verifikasi data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak efektif UU Bagi Hasil Perikanan dikarenakan masyarakat pemilik tambak dan penggarap tambak di Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara lebih memilih mengikuti perjanjian bagi hasil tambak menurut kebiasaan yang sudah ada di Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampumg Utara. Perjanjian bagi hasil tambak secara lisan lebih dipilih pemilik tambak dan penggarap tambak karena mereka tidak mengetahui akan adanya UU Bagi Hasil Perikanan yang mengataur perjanjian bagi hasil tambak dan adanya faktor penghambat Pelaksanaan UU Bagi Hasil Perikanan Di Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara. Sebaiknya pemerintah harus dapat melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan agar masyarakat pemilik tambak dan penggarap tambak di Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara dapat memahami bahwa ada atauran yang lebih memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik tambak dan penggarap tambak di Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara. Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil Tambak, PELAKSANAAN, Faktor Penghambat Pond entrepreneurs on a profit-sharing basis play an important role in improving the standard of living of pond cultivators and pond owners in particular. The existence of regulations governing profit-sharing agreements is felt to be very necessary because the production-sharing agreement actually stems from customary law which cannot be separated from its nature which sometimes contains elements of extortion. The problem in this research is to analyze the effectiveness of the fishery production sharing process on fishpond profit sharing and to find out the inhibiting factors for the implementation of Law Number 16 of 1964 concerning Fisheries Profit Sharing (UU Fishery Profit Sharing) on fishpond profit sharing in the Abung Pekurun Village area, North Lampung Regency. This research is empirical normative legal research, with descriptive research type. The data used are primary and secondary data. Data collection was carried out by literature study, document study, and interviews. Data processing is done by checking data, verifying data, reconstructing data, and systematizing data. Data analysis using qualitative analysis. The results of the study showed that the Fisheries Profit Sharing Law was ineffective because the people who owned ponds and fish pond cultivators in Abung Pekurun Village, North Lampung Regency, preferred to follow the agreement for the results of ponds according to the customs that already existed in Abung Pekurun Village, North Lampung Regency. Oral pond profit sharing agreements are preferred by pond owners and pond cultivators because they are not aware of the existence of a Fisheries Profit Sharing Law which regulates pond profit sharing agreements and the presence of inhibiting factors for the implementation of the Fisheries Profit Sharing Law in Abung Pekurun Village, North Lampung Regency. It is advisable for the government to be able to carry out socialization or legal counseling on Law Number 16 of 1964 concerning Fishery Profit Sharing so that the community who owns ponds and cultivators in Abung Pekurun Village, North Lampung Regency can understand that there are regulations that provide more legal certainty for the community who own ponds and cultivators. ponds in Abung Pekurun Village, North Lampung Regency. Keywords: Pond Profit Sharing Agreement, Effectiveness, Inhibiting Factors

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum 000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum > 001 Ilmu pengetahuan
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301462787 . Digilib
Date Deposited:	23 Feb 2023 01:38
Terakhir diubah:	23 Feb 2023 01:38
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69893

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir