ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor: 133/Pid/2021/PT Tjk)

Mohammad, Reza Khatami (2023) ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor: 133/Pid/2021/PT Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (844Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1496Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1495Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Anak seringkali menjadi korban dari suatu tindak pidana, terutama tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan dampak yang sangat panjang. Dampak tersebut meliputi masalah kesehatan di kemudian hari, masalah trauma yang berkepanjangan bahkan sampai anak tersebut sudah dewasa. Secara psikis anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus disembuhkan dan diperhatikan, karena dapat menimbulkan luka fisik maupun trauma bahkan pelampiasan dendam. Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dengan memberikan restitusi terhadap anak sebagai tanggung jawab pelaku untuk memenuhi hak anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana kekerasan seksual. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk, pada amar putusannya menghukum terdakwa pidana penjara 6 (enam) tahun dan membayar restitusi sebesar Rp.8.575.000 dari jumlah permohonan restitusi sebesar Rp.17.575.000 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menunjukan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih hanya fokus pada pemberian hukum kepada pelaku pidana saja sehingga pemenuhan hak korban tidak dapat dipenuhi secara optimal, padahal anak korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan pihak yang paling menderita. Pendekatan masalah yang digunakan pada skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Para pihak yang terlibat sebagai narasumber diantaranya, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa peraturan tentang restitusi sudah ada namun belum sesuai dalam menjamin pemenuhan terhadap hak-hak anak sebagai korban dikarenakan peraturan tersebut masih belum terlalu jelas dalam memberikan mekanisme tentang pelaksanaan restitusi. Salah satu hambatan dikarenakan aparat penegak hukum masih fokus terhadap hukuman pokoknya saja dibandingkan hak-hak daripada korban kekerasan seksual, selanjutnya walaupun restitusi sudah diterapkan masih belum adanya daya paksa dan aturan yang mengatur jika pelaku tidak dapat membayarkan restitusi tersebut. Secara garis besar terdapat saran dalam penelitian skripsi ini adalah pemerintah perlu merevisi peraturan tentang restitusi sehingga mekanisme pelaksanaannya menjadi lebih jelas. Peran pemerintah sangat dibutuhkan terkait pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual jika pelaku tidak dapat membayarkan restitusi, sehingga anak korban tindak pidana kekerasan seksual tetap mendapatkan hak-haknya. Kata Kunci: Restitusi, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual. Mohammad Reza Khatami ABSTRACT ANALYSIS OF FULFILLMENT OF THE RIGHT TO RESTITUTION OF CHILD VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE (Study of Court Decision Number 133/Pid/2021/PT Tjk) By MOHAMMAD REZA KHATAMI Children are often victims of a crime, especially sexual violence. Sexual violence against children will have a very long impact. These impacts include health problems later in life, prolonged trauma problems even when the child is an adult. Psychologically, children who are victims of sexual violence must be cured and cared for, because it can cause physical injury or trauma and even revenge. Forms of legal protection for children who become victims by providing restitution to children as the perpetrator's responsibility to fulfill the rights of children who are victims of a crime of sexual violence. Tanjung Karang High Court Decision Number 133/Pid/2021/PT Tjk, in its decision sentenced the defendant to 6 (six) years imprisonment and to pay restitution of Rp.8,575,000 of the total request for restitution of Rp.17,575,000 submitted by the Prosecutor Public Prosecutor. This shows that the criminal justice system in Indonesia is still only focused on giving law to criminals so that the fulfillment of victims' rights cannot be fulfilled optimally, even though child victims of sexual violence are the ones who suffer the most. The approach to the problem used in this thesis uses normative and empirical juridical approaches. The data sources used are primary and secondary data. The parties involved as resource persons included High Judges at the Tanjung Karang High Court, Prosecutors at the High Prosecutor 's Office, Lecturers in the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung, and Lecturers in the Constitutional Law Section, Faculty of Law, University of Lampung. The results of the research and discussion show that regulations regarding restitution already exist but are not yet appropriate in guaranteeing the fulfillment of the rights of children as victims because these regulations are still not very clear in providing a mechanism for implementing restitution. One of the obstacles is that law enforcement officials are still focused on the main punishment compared to the rights of victims of sexual violence. Furthermore, even though restitution has been implemented, there is still no coercive power and rules governing if the perpetrator cannot pay the restitution. In general, there is a suggestion in this thesis research that the government needs to revise regulations regarding restitution so that the implementation mechanism becomes clearer. The government's role is urgently needed in terms of providing compensation to victims of sexual violence if the perpetrators cannot pay restitution, so that child victims of sexual violence continue to get their rights. Keywords: Restitution, Child Protection, Sexual Violence. Mohammad Reza Khatami

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301493092 . Digilib
Date Deposited:	10 Mar 2023 01:28
Terakhir diubah:	10 Mar 2023 01:28
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70072

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir