KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI ERA OTONOMI DAERAH

DHENI , IRAWAN (2023) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI ERA OTONOMI DAERAH. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (88Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3698Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3646Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Terjadinya wabah COVID-19 di dunia juga berdampak disektor kelautan dan perikanan, antara lain: Penurunan permintaan produk ekspor hasil perikanan Provinsi Lampung, Penurunan permintaan hasil produksi perikanan baik pasar di pasar lokal maupun luar daerah. Menurunnya permintaan berimbas pada berkurangnya siklus produksi pembudidaya ikan dan pada akhirnya produksi perikanan secara umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1)Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah? (2) Bagaimanakah Upaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung Dalam Upaya Pencapaian Produksi Perikanan Pada Era Otonomi Daerah . Metode yang digunakan yaitu metode penelitian normative dan pendekatan peraturan Perundang-Undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini adalah (1) Dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Yang bertujuan untuk mewujudkan Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2019-2024 yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu Program Nelayan Berjaya, mensejahterakan nelayan dan keluarga nelayan . (2) Solusi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : Bantuan pakan buatan UNILA, Restocking/ Penebaran Ikan yang di lakukan di 4 Kab/ Kota, Pengembangan pakan mandiri yang bekerja sama dengan UNILA, yang berupa mesin pakan ikan terapung, Revitalisasi pelabuhan perikanan dan penambahan titik – titik pengisian bahan bakar untuk nelayan, Bantuan prasarana usaha perikanan tangkap, berupa 1.200 bubu lipat dan 86 cool box, Perlindungan kepada nelayan dengan bentuk Asuransi Nelayan Berjaya (ANB), Peningkatan kapasitas nelayan dan fasilitasi perizinan / dokumen kapal, yang dilakukan dengan bentuk kegiatan berupa sosialisasi pendaftaran dan perizinan pelaku usaha perikanan tangkap, Mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan mengurangi alat tangkap yang dilarang, dengan bentuk kegiatan pemantauan destructive fishing Kata Kunci: Kewenangan, Sumber Daya Perikanan, Otonomi Daerah The occurrence of the COVID-19 outbreak in the world has also had an impact on the marine and fisheries sector, including: Decreasing demand for export fishery products from Lampung Province, Declining demand for fishery products both in local and foreign markets. Declining demand has an impact on reducing the production cycle of fish cultivators and ultimately fisheries production in general. The problems in this research are (1) What is the Authority of the Regional Government of Lampung Province in Managing Fishery Resources in the Regional Autonomy Era? (2) What are the efforts of the Maritime Affairs and Fisheries Service of Lampung Province in the Efforts to Achieve Fishery Production in the Regional Autonomy Era. The method used is the normative research method and the statutory approach. The results of this study are (1) In the Governor's Regulation concerning the Elaboration of Main Tasks and Functions, the Maritime Affairs and Fisheries Service of Lampung Province is an implementing element of the regional government in the field of marine and fisheries led by a service head, who is under and responsible to governor. Which aims to realize the Work Promise of the Governor and Deputy Governor-elect for the 2019-2024 period relating to the marine and fisheries sector, namely the Victorious Fisherman Program, which will prosper fishermen and fishermen's families. (2) The solutions carried out by the Maritime Affairs and Fisheries Service of Lampung Province are as follows: Assistance with feed made by UNILA, Restocking/Scattering Fish which was carried out in 4 Regencies/Cities, Development of independent feed in collaboration with UNILA, in the form of floating fish feed machines , Revitalization of fishing ports and addition of refueling points for fishermen, Assistance for capture fisheries business infrastructure, in the form of 1,200 folding containers and 86 cool boxes, Protection for fishermen in the form of Fishermen's Insurance Berjaya (ANB), Increasing fishermen's capacity and facilitation of permits / documents vessels, carried out in the form of activities in the form of socialization of registration and licensing of capture fisheries business actors, encouraging the use of environmentally friendly fishing gear and reducing prohibited fishing gear, in the form of destructive fishing monitoring activities Keywords: Authority, Fisheries Resources, Regional Autonomy

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2301908145 . Digilib
Date Deposited:	10 Apr 2023 03:59
Terakhir diubah:	10 Apr 2023 03:59
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70511

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir