KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENGURANGI OVERCROWDED PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Reza , Andika (2023) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENGURANGI OVERCROWDED PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (74Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1940Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1941Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Overcrowded lembaga pemasyarakatan merupakan persoalan yang serius dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. Tesis ini mengkaji dua permasalahan yakni bagaimanakah kebijakan hukum pidana untuk mengurangi overcrowded penghuni lembaga pemasyarakatan? dan mengapa terdapat faktor penghambat dalam kebijakan hukum pidana untuk mengurangi overcrowded penghuni lembaga pemasyarakatan? Guna menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus (fakta empirik) dan pendekatan filosofis. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana untuk mengurangi overcrowded penghuni lembaga pemasyarakatan terdiri dari kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal melalui individualisasi pidana dan penerapan pidana denda harian (day fine). Sedangkan kebijakan non penal melalui program pembinaan good time allowance dan optimalisasi penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dari keempat bentuk kebijakan tersebut, selama ini hanya penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif yang telah dilakukan. Namun, penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif belum merata karena belum menyentuh semua jenis tindak pidana, sehingga perlu dioptimalkan. Hambatan mengatasi overcrowded lembaga pemasyarakatan disebabkan oleh over kriminalisasi dalam hukum pidana materiil, longgarnya persyaratan penahanan dan masa tahanan yang lama, pembatasan pemberian remisi, penambahan kapasitas lembaga pemasyarakatan memerlukan penambahan anggaran, pemahaman negatif masyarakat terhadap mantan narapidana sehingga mantan narapidana akan kembali melakukan tindak pidana dan masuk lagi ke lembaga pemasyarakatan. Guna mengatasi overcrowded penghuni lembaga pemasyarakatan, diperlukan upaya memperkuat program pembinaan dan mempercepat reintegrasi narapidana serta reformasi perundang-undangan hukum pidana melalui dekriminalisasi untuk jenis tindak pidana tertentu yang berkontribusi besar terjadinya overcrowded lembaga pemasyarakatan. Kata kunci: Overcrowded Lapas, Kebijakan Hukum Pidana, Penghuni Lapas ABSTRACT Correctional overcrowding is a serious problem in realizing the goals of the criminal justice system. This thesis examines two problems, namely how is the criminal law policy to reduce overcrowded prison inmates? and why are there inhibiting factors in criminal law policies to reduce overcrowding of penitentiary inmates? To answer these problems, normative juridical and empirical juridical research methods are used with statutory approaches, conceptual approaches, case approaches (empirical facts) and philosophical approaches. The data used are primary and secondary data, which are analyzed qualitatively to conclude. The results of the study show that criminal law policies to reduce overcrowding of penal inmates consist of penal and non-penal policies. The penal policy is through criminal individualization and the application of day fines. While the non-penal policy is through a good time allowance coaching program and optimizing the settlement of crimes based on restorative justice. Of the four forms of this policy, only the settlement of criminal cases through restorative justice has been done so far. However, the settlement of criminal cases based on restorative justice is not evenly distributed because it has not touched all types of criminal acts, so it needs to be optimized. Barriers to overcrowding of penitentiaries are caused by overcriminalization in material criminal law, lax terms of detention and long prison terms, restrictions on granting remissions, increasing the capacity of correctional institutions requiring additional budgets, negative public understanding of exconvicts so that ex-convicts will commit crimes again and re-enter the penitentiary. To overcome the overcrowding of prison inmates, efforts are needed to strengthen coaching programs and accelerate the reintegration of convicts, as well as reform criminal law legislation through decriminalization for certain types of crimes that contribute significantly to the overcrowding of prisons. Keywords: Prison Over-crowded, Criminal Law Policy, Prison Inhabitants

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2301548646 . Digilib
Date Deposited:	04 May 2023 08:29
Terakhir diubah:	04 May 2023 08:29
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/71212

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir