PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI PNS

Ana , Noviana (2023) PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI PNS. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. Abstrak - Abstrak.pdf Download (48Kb) | Preview
	File PDF 2. Skripsi Full.pdf Restricted to Hanya staf Download (2748Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. Skripsi Tanpa Pembahasan.pdf Download (2473Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perkawinan poligami yang dilakukan oleh PNS secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan tersebut menyebutkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh PNS sebelum dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan. Pengadilan kemudian akan memeriksa permohonan izin poligami tersebut sebelum akhirnya memberi putusan. Namun adakalanya Pengadilan tidak mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh PNS seperti yang terjadi pada putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT dan putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah syarat permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS, serta pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Tipe penelitian deskriptif, yakni tipe penelitian yang bersifat memaparkan dengan mengolahnya dalam bentuk kata-kata. Pendekatan masalahnya adalah pendekatan kasus (studi case) yakni pendekatan masalah yang menggunakan putusan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah, dalam tulisan ini penulis menggunkaan putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT dan putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistemasi data yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, syarat permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS dilaksanakan dengan memenuhi syarat substantif yang termuat dalam Pasal 4 PP Nomor 45 Tahun 1990 jo Pasal 10 PP Nomor 10 Tahun 1983, dan syarat administrarif yang termuat dalam Surat Edaran Nomor:48/SE/1990 jo Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983. Sementara pertimbangan hukum Hakim dalam memutus putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT adalah bahwa alasan yang diajukan PNS tidak dapat disertai bukti yang didukung oleh ahli, sedangkan dalam putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks PNS yang mengajukan permohonan izin poligami tidak dapat menghadirkan Surat Izin Menikah Lagi dari Pejabat. Kata kunci : Poligami, PNS, Perkawinan.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301181721 . Digilib
Date Deposited:	13 Jun 2023 01:41
Terakhir diubah:	13 Jun 2023 01:41
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/71868

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir