Dico Primantara Marga Putra, 1012011023 (2015) PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan No. 34/pid.B/2014/PN.LW). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (11Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (89Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (96Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (748Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (735Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SURAT PERNYATAAN.pdf Download (155Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (15Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (175Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (57Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (124Kb) | Preview |
|
|
File PDF
KATA PENGANTAR.pdf Download (203Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (87Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (204Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (147Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (94Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (206Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (83Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (56Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan No. 34/pid.B/2014/PN.LW) Oleh DICO PRIMANTARA MARGA PUTRA Indonesia sebagai negara demokratis yang dicirikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang relatif adil dan adanya ruang yang lebih terbuka bagi warga negara yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pelaksanaan demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik salah satunya adalah politik uang (money politic). Pelakunya perlu dilakukan penerapan sanksi pidana. Dalam penelitian ini perlu dirumuskan permasalahan bagaimana proses penerapan sanksi pidananya dan apa saja faktor penghambat dalam penerapan kasus semacam ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah dan diadakan analisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian dan pembahasan diketahui bahwa penerapan sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif yang melakukan politik uang yang diatur dalam Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada hanya saja sanksi yang diberikan kepada Efan Taulani masih kurang berat yakni terdakwa dikenai sanksi dengan pidana penjara 4 bulan dan menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan majelis hakim karena terdakwa telah melakukkan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.6.000.000,00. Seharusnya terdakwa dapat dikenai sanksi yang lebih berat sebagaimana tercantum dalam isi Pasal 301 Ayat (1). Sedangkan faktor penghambat yang paling mempengaruhi dalam penerapan sanksi pidana terhadap anggota legislatif yang melakukan politik uang adalah faktor masyarakat. Faktor masyarakat sangat mempengaruhi dalam proses penegakan hukum politik uang karena masyarakat dapat menilai baik atau buruknya suatu tindakan yang telah terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka, selama ini kebanyakan masyarakat menganggap bahwa politik uang menguntungkan bagi mereka,sehingga masyarakat yang sebenarnya adalah korban enggan melaporkan tindakan politik uang. Penegakan hukum sebagai proses sosial bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu penegakan hukum akan berinteraksi dengan lingkungannya dengan unsur-unsur yaitu manusia, sosial, budaya, politik, dan lainnya. Dalam penerapan sanksi pidana kasus politik uang (money politic) ini, seharusnya terdakwa dikenai sanksi hukum yang lebih berat dan benar-benar sesuai dengan isi Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku money poltic. Perlu adanya kasadaran dari seluruh lapisan masyarakat, jika ada kasus politik uang (money poltic) sebaiknya masyarakat melaporkan kepada aparat kepolisian. Kata kunci : Penerapan, Calon, Politik Uang, Undang-Undang. ABSTRAK APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR PROSPECTIVE MEMBERS LEGISLATIVE POLITICAL WILL TAKE MONEY UNDER THE LAW NO. 8 IN 2012 ON ELECTORAL (Studi Putusan No. 34/pid.B/2014/PN.LW) By DICO PRIMANTARA MARGA PUTRA Indonesia uses a democratic political system characterized by the implementation of a relatively fair elections, and the presence of more open space for citizens who have different political views. Elections is an important instrument in the system of representative democracy embrace. Implementation of democracy is always littered with ways that are not either one of them is money politics. Money politic is defined as a form of gift or promise bribe someone good that the man did not exercise their right to vote and that he may exercise this right in a particular way at the time of elections. In the case of money politics of this kind need to know how to process the application of criminal sanctions and what are the factors inhibiting the adoption of such cases. The method used in this study is the juridical approach to normative and empirical. As for the sources and types of data are primary data obtained from field studies, this data was obtained by interviewing law enforcement officials, and academics related to the application of criminal sanctions for legislative candidates who do the politics of money. While secondary data obtained from the literature. The data obtained is then processed by examining and correcting the data, then the data is processed and held a qualitative analysis. Based on research that has been done it is known that the application of criminal sanctions against legislative candidates who do political money stipulated in Article 301 Paragraph (1) of the Act. No. 8 of 2012 on the general election members of the House of Representatives, Regional Representatives Council, and the House of Representatives has been run in accordance with the provisions exist only sanction given to Efan Taulani still less severe sanction the defendant to imprisonment for 4 months and set of imprisonment is not necessary unless undertaken in the future there are other commands in the decision of the judges because the defendant has melakukkan a criminal offense before the trial period ends for 6 months and impose a fine of 6 million dollars. Supposedly the defendant may be subject to more severe sanctions as stated in the content of Article 301 Paragraph (1). While the factors that most affect the application of criminal sanctions against legislators who do politics society money is a factor. Community factors greatly influence the political process of law enforcement money because people can judge good or bad an action that has occurred in their neighborhood, so far most people assume that money politics favorable to them, so that people who are victims reluctant to report political action money. The rule of law as a social process is not a closed process, but a process that involves the environment. Therefore, law enforcement will interact with its environment with elements that the human, social, cultural, political, and others. Dalam penerapan sanksi pidana kasus maney politic ini, seharusnya terdakwa dikenai sanksi hukum yang lebih berat dan benar-benar sesuai dengan isi Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012. Sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku money poltic. Perlu adanya kasadaran dari seluruh lapisan masyarakat, jika ada kasus kasus money poltic sebaiknya masyarakat melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena faktanya dalam kasus ini masyarakatlah yang nantinya menjadi korban. Key word : Application, Recruit, Money Politic, Ander The Law
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > > Hukum Pidana > |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 4492773 . Digilib |
| Date Deposited: | 23 Feb 2015 04:14 |
| Terakhir diubah: | 23 Feb 2015 04:14 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7212 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
