PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DI PELABUHAN PANJANG PROVINSI LAMPUNG

POPIE , AVELDA ARABELA (2023) PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DI PELABUHAN PANJANG PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (2670Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2555Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2594Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Dalam setiap kapal yang akan melakukan pelayaran wajib melapor rencana keberangkatannya kepada syahbandar agar mendapat Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Surat Persetujuan Berlayar (SPB) akan di terbitkan apabila kapal yang akan melakukan pelayaran di katakan memenuhi syarat keselamatan keamanan pelayaran karena tujuan dari Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yakni sebagai bukti bahwa kapal ini telah memenuhi syarat untuk melakukan pelayaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah kewenangan Kantor Kesyahbanran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I di Pelabuhan Panjang dalam pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung dan (2) Bagaimanakah prosedur pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kewenangan Kantor Kesyahbanran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I di Pelabuhan Panjang dalam pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung adalah melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di pelabuhan. (2) Prosedur pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung sudah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan. Kesesuaian tersebut terlihat dari pelayanan dilakukan dengan cepat dengan sistem online baik kapal yang akan berlayar maupun kapal yang baru datang ke pelabuhan. Kata Kunci: Pelaksanaan Penerbitan, Surat Persetujuan Berlayar, Pelabuhan In every ship that will sail must report its departure plan to the syahbandar in order to get a Sailing Approval Letter. A Sailing Approval Letter will be issued if the ship that will sail is said to meet the safety and security requirements of the voyage because the purpose of the Sailing Approval Letter is as proof that this ship has met the requirements for sailing. The problems in this study are (1) how is the authority of the Kesyahbanran Office and Class I Port Authority in Panjang Port in the implementation of the issuance of Sailing Approval Letters (SPB) in Panjang Port, Lampung Province, and (2) What is the procedure for implementing the issuance of Sailing Approval Letters in Panjang Port, Lampung Province. The research methods used are normative and empirical approaches. Data collection is carried out by means of literature studies and field studies using qualitative descriptive analysis. The results showed that: (1) The authority of the Kesyahbanran Office and Class I Port Authority in Panjang Port in the implementation of the issuance of Sailing Approval Letters at Panjang Port of Lampung Province is to carry out shipping safety and security functions which include, implementation, supervision and law enforcement in the field of transportation at the port (2) The procedure for the issuance of Sailing Approval Letters at the Long Port of Lampung Province is in accordance with Law Number 17 of 2008 concerning Shipping and Regulation of the Minister of Transportation Number PM 28 of 2022 concerning Procedures for Issuance of Sailing Approval Letters and Approval of Ship Activities at Ports. This suitability can be seen from the service carried out quickly with an online system both ships that will sail and ships that have just come to the port. Keywords: Execution of Issuance, Sailing Approval Letter, Port

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301182296 . Digilib
Date Deposited:	16 Jun 2023 03:08
Terakhir diubah:	16 Jun 2023 03:08
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/72318

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir