PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON SECARA ILLEGAL

RYKHA , FEBBIYOLA (2023) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON SECARA ILLEGAL. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (307Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2651Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2472Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON SECARA ILLEGAL Penebangan hutan secara liar merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil kayu secara tidak sah yang terorganisasi, penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan terjadinya perusakan hutan. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara illegal dan Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara illegal. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara illegal terdiri dari 3 tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Pada tahap formulasi, penegakan hukum berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang- Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Pada tahap aplikasi Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Pihak Kejaksaan melakukan penuntutan. Pada tahap eksekusi Pihak Pengadilan melakukan pemeriksaan di persidangan. (2) Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara illegal adalah faktor hukumnya jelas namun belum diterapkan dengan baik, faktor penegak hukum belum melaksanakan tugas dan kewenangannya secara responsif terhadap laporan-laporan yang masuk mengenai tindak pidana penebangan liar, faktor sarana atau fasilitas pendukung yang belum memadai, faktor pengetahuan dan kesadaran masyarakat di Provinsi Lampung mengenai penebangan liar masih sangat rendah serta faktor kebudayaan yang kurang memegang teguh adat dan istiadat terkait dengan hutan. Dari kelima faktor tersebut faktor dominan penghambat penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara illegal adalah adalah faktor masyarakat. Saran dalam skripsi ini adalah kepada penegak hukum dalam hal ini Polisi dan Dinas Kehutanan hendaknya dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar di Provinsi Lampung, perlu peningkatkan koordinasi dan kerjasama positif antara sesama aparatur penegak hukum dan hindari tumpang tindih kewenangan antar penegak hukum, agar koordinasi antara aparat penegak hukum tetap kondusif dan alur proses penegakan hukumnya berjalan sesuai prosedur. Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penebangan liar yang terjadi saat ini diharapkan pemerintah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintahan Provinsi Lampung sehingga dapat mempersiapkan aparatur yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik dalam hal menghadapi dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar khususnya di Provinsi Lampung. Selain itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penebangan liar dengan melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap hutan dan hasil hutan, serta melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan kepada pihak yang berwajib. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penebangan Pohon, Illegal.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301631452 . Digilib
Date Deposited:	19 Jun 2023 04:57
Terakhir diubah:	19 Jun 2023 04:57
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/72429

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir