ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA MARGOREJO (Studi Putusan PTUN Bandar Lampung No 20/G/2020/PTUN.BL)

Ackas Depry, Aryando (2023) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA MARGOREJO (Studi Putusan PTUN Bandar Lampung No 20/G/2020/PTUN.BL). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (314Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2364Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2041Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Dalam Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan untuk diberhentikan perangkat desa dikarnakan tidak mematuhi sanksi administrasif berupa teguran, hal ini harus melalui mekanisme yang jelas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karna tanpa melalui prosudur yang telah ditentukan oleh aturan maka akan menimbulkan persoalan kembali yang tentunya akan saling merugikan, dalam hal ini upaya yang harus dilakukan dalam melakukan pemberhentian perangkat desa tertuang dalam Pasal 53 Ayat 1 huruf c dan Ayat 2-3 Undang-Uundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Permasalahan dari skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pemberhentian perangkat desa di desa Margorejo Pesawaran? (2)Bagaimana Pelaksanaan Putusan PTUN Yang Telah Memiliki Hukum Tetap?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Hakim menerima permohonan dari Penggugat untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan pada 14 April 2020 oleh Kepala Desa Margorejo Nomor: 140/004/VII.03.09/IV/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa karena terbukti adanya cacat prosedur, bahwa kepala desa Tergugat yang dalam hal ini kepela desa Margorejo tidak meminta surat rekomendasi dari camat dalam pemberhentian perangkat desa, yang mana hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kata Kunci: Desa, Pemberhentian, Sengketa. In Article 52 paragraph 2 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is stated that dismissing a village official is a violation of administrative sanctions in the form of a warning. which has been determined by the rules will cause problems again which of course will be mutually detrimental, in this case the efforts that must be made in dismissing village officials are contained in Article 53 Paragraph 1 letter c and Paragraph 2-3 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages . The problems of this thesis are: (1) How are the judges' considerations in deciding the dispute over dismissal of village officials in the village of Margorejo Pesawaran? (2) How is the Administrative Court Decision that Has Permanent Laws Implemented? This research uses normative juridical and empirical juridical approaches with primary data and secondary data, where each data is obtained from library research and field data analysis is carried out qualitatively. The results of the research show that the Panel of Judges received a request from the Plaintiff to revoke the Decree issued on April 14, 2020 by the Margorejo Village Head Number: 140/004/VII.03.09/IV/2020 Regarding Termination of Village Officials because it was proven that there was a procedural flaw, that the village head The defendant, in this case the head of Margorejo village, did not ask for a letter of recommendation from the sub-district head for dismissing village officials, which has been regulated in Article 5 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017 concerning Amendments to the Minister of Home Affairs Regulation Number 83 of 2015 concerning Appointments and Termination of Village Devices, Keywords: Village, Dismissal, Dispute.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301963589 . Digilib
Date Deposited:	20 Jun 2023 07:58
Terakhir diubah:	20 Jun 2023 07:58
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/72566

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir