PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT TANAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-CERTIFICATE)

Thalia Jesia, Putri (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT TANAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-CERTIFICATE). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF Abstrak.pdf Download (184Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1291Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Skripsi Tanpa Pembahasan.pdf Download (1070Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Sertipikat tanah merupakan hasil luaran dari kegiatan pendaftaran tanah yang berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah yang kuat dan sah. Adanya kebijakan baru terkait sertipikat elektronik pada pendaftaran tanah dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sertipikat elektronik merupakan langkah yang tepat demi mewujukan modernisasi bidang pertanahan, namun di sisi lain masyarakat resah terhadap jaminan kepastian dan perlindungan hukum sertipikat elektronik. Permasalahan penelitian : (1) Bagaimanakah kedudukan hukum sertipikat elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap sertipikat tanah berbasis elektronik ? (3) Apa hambatan pensertipikatan tanah elektronik di Bandar Lampung ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan dilakukan pengumpulan data secara studi pustaka yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sertipikat tanah elektronik memiliki kedudukan yang sama seperti sertipikat tanah fisik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021. (2) Sertipikat tanah elektronik dapat memberikan perlindungan hukum baik dalam hal pembuktian kepemilikan atas tanah dan juga dalam hal perlindungan hukum terhadap data pribadi pada sertipikat tanah elektronik. (3) Hambatan pensertipikatan tanah elektronik di Bandar Lampung adalah belum optimalnya persiapan Badan Pertanahan Nasional, masyarakat masih tidak setuju dengan sertipikat elektronik, kurangnya sosialisasi terkait sertipikat elektronik, dan penyempurnaan regulasi sertipikat elektronik. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sertipikat Tanah, Sertipikat Elektronik

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301575326 . Digilib
Date Deposited:	22 Jun 2023 07:26
Terakhir diubah:	22 Jun 2023 07:26
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/72980

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir