EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA PEMERINTAHAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

NYIMAS AYU, ANGGUN SHINTIYA (2023) EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA PEMERINTAHAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (1268Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2968Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2970Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Sekretariat DPRD Kota Metro merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Transaksi Non Tunai, demi terciptanya akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi anggaran dalam pemerintahan. Penerapan Transaksi Non Tunai pada Sekretariat DPRD Kota Metro telah dilakukan sejak tahun 2017, sebelum pelaksanaan Transaksi Non Tunai terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan khususnya pada Sekretariat DPRD Kota Metro diantaranya yaitu masalah keamanan, kecepatan pembuatan laporan keuangan, dan transaksi keuangan terbatas. Kurangnya pegawai yang berkompeten juga menjadi salah satu kendala yang banyak terjadi dimana pegawai atau staf keuangan kurang mengerti dengan sistem yang baru sehingga perlu dibekali dengan pelatihan dan sosialisasi. Kendala lainnya yaitu kurang kuatnya komitmen pimpinan mengenai penerapan sistem ini. Fokus penelitian ini berdasarkan indikator penilaian evaluasi menurut William Dunn (1999) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsitivitas, ketepatan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksaan transaksi non tunai di Sekretariat DPRD Kota Metro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dn observasi yang berkaitan dengan penerapan transaksi non tunai. Hasil dan pembahasan pada penelitian ditinjau dengan kriteria William Dunn dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsitivitas, ketepatan. Pelaksanaan transaksi nontunai menjadi kebutuhan bagi Seketariat DPRD Kota Metro karena mendatangkan banyak manfaat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah telah menetapkan Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Kata kunci: Evaluasi, Transaksi Non Tunai, Belanja Daerah. The Metro City DPRD Secretariat is one of the Regional Apparatus Organizations that implements Non-Cash Transactions, in order to create accountability, transparency, effectiveness and efficiency of the government budget. The implementation of Non-Cash Transactions at the Metro City DPRD Secretariat has been carried out since 2017, before the implementation of Non-Cash Transactions there were obstacles faced in financial management, especially at the Metro City DPRD Secretariat including security issues, speed of making financial reports, and limited financial transactions. The lack of competent employees is also one of the most common obstacles where employees or financial staff do not understand the new system, so they need to be provided with training and outreach. Another obstacle is the lack of strong leadership commitment regarding the implementation of this system. The focus of this study is based on indicators of evaluation according to William Dunn (1999), namely effectiveness, efficiency, adequacy, averaging, responsiveness, accuracy. The purpose of this study is to find out the implementation of non-cash transactions at the Metro City DPRD Secretariat. This study uses a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, documentation studies and observations related to the implementation of non-cash transactions. The results and discussion of the research were reviewed using William Dunn's criteria with indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, accuracy. The implementation of non-cash transactions is a necessity for the Metro City DPRD Secretariat because it brings many benefits in the framework of realizing good governance. The government has issued Minister of Home Affairs Circular Letter No. 910/1866/SJ and 910/1867/SJ concerning Implementation of Non-Cash Transactions in Local Governments. Keywords: Evaluation, Non-Cash Transactions, Regional Expenditures.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) > 321 Sistem pemerintahan dan sistem negara
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Magister Ilmu Administrasi
Pengguna Deposit:	2301936420 . Digilib
Date Deposited:	22 Jun 2023 08:57
Terakhir diubah:	22 Jun 2023 08:57
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73024

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir