KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA PADA TAHUN 2014-2019

Muhammad Leon, Nandien (2023) KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA PADA TAHUN 2014-2019. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRACT M. Leon Nandien.pdf Download (286Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI M. Leon Nandien.pdf Restricted to Hanya staf Download (2042Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN M. Leon Nandien.pdf Download (1791Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Keberadaan Indonesia sebagai negara maritim memiliki kenanekaragaman hayati laut. Sebagai negara yang berada diantara samudra hindia dan pasifik, menghubungkan rute pelayaran internasional. Disisi lain, hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap ekploitasi atas sumber daya hayati oleh nelayan asing seperti adanya illegal fishing. Illegal fishing ini, dilakukan oleh nelayan asing di daerah pengelolaan perikanan milik pemerintah Indonesia. Teknik kualitatif diterapkan dalam metodologi penelitian ini. Teknik Kualitatif adalah cara untuk mengkaji dan memahami peran individu atau kelompok dalam memecahkan masalah sosial. Fokus dari penelitian ini ialah mengkaji kebijakan kejahatan laut Indonesia, atau perang melawan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia, dari tahun 2014 hingga 2019, melalui kebijakan luar negeri yang mempertimbangkan banyak peran dan tanggung jawab pemain Indonesia Upaya Indonesia untuk mengurangi illegal fishing di wilayah laut Indonesia, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Susi dan timnya untuk menjatuhkan sanksi berat kepada nelayan ilegal. Dalam implementasi rencana penenggelaman kapal asing yang terlibat illegal fishing di Indonesia pada 2014-2019, ditunjukkan bahwa sudah menjadi tugas jika pemerintah ingin dan berjanji melindungi kapal Indonesia dari illegal fishing dengan keputusannya. Manfaat dari pendekatan ini adalah memungkinkan pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasi penangkapan ikan dan melindungi lingkungan laut dari bahaya yang ditimbul kan oleh bom nelayan asing.Jika menyangkut kapal asing yang ditangkap, lebih baik disita untuk negara daripada dibakar dan ditenggelamkan jika masih dalam kondisi baik. Karena pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang bagaimana membuang puing-puing yang terbakar di dasar laut jika kapal-kapal telah hancur dan tenggelam demi menjaga lingkungan dan biota laut. Kata kunci: Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Illegal Fishing, Perairan Indonesia. Indonesia's existence as a maritime country has marine biodiversity. As a country located between the Indian and Pacific oceans, it connects international shipping routes. On the other hand, this makes Indonesia vulnerable to exploitation of biological resources by foreign fishermen such as illegal fishing. Illegal fishing is conducted by foreign fishermen in fisheries management areas owned by the Indonesian government. Qualitative techniques are applied in this research methodology. Qualitative technique is a way to examine and understand the role of individuals or groups in solving social problems. The focus of this research is to examine Indonesia's marine crime policy, or the fight against illegal fishing in Indonesian waters, from 2014 to 2019, through a foreign policy that considers the many roles and responsibilities of Indonesian players. In an effort to reduce illegal fishing in Indonesia's marine territory, President Joko Widodo has ordered Minister Susi and her team to impose heavy sanctions on illegal fishers. In the implementation of the plan to sink foreign vessels involved in illegal fishing in Indonesia in 2014-2019, it is shown that it is a duty if the government wants and promises to protect Indonesian vessels from illegal fishing with its decision. The benefit of this approach is that it allows the Indonesian government to stop fishing operations and protect the marine environment from the harm caused by foreign fishing bombs. When it comes to captured foreign vessels, it is better to confiscate them for the state rather than burning and sinking them if they are still in good condition. Because the government should carefully consider how to dispose of the burning debris on the seabed if the ships have been destroyed and sunk in order to protect the environment and marine biota. Keywords: Indonesia’s Foreign Policy, Illegal Fishing, Indonesian Territorial Sea.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) > 322 Hubungan negara dengan kelompok terorganisir dan anggotanya
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi S1-Hubungan Internasional
Pengguna Deposit:	2301526703 . Digilib
Date Deposited:	26 Jun 2023 04:06
Terakhir diubah:	26 Jun 2023 04:06
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73163

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir