BAGAS MULYA , PERMANA (2023) TATA KELOLA PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 OLEH BAWASLU PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
1. ABSTRAK.pdf Download (117Kb) | Preview |
|
File PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2747Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1980Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Kampanye pemilihan umum tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 di Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan diwarnai berbagai permasalahan seperti politik uang, penyebaran berita bohong, netralitas aparatur pemerintahan, kampanye melibatkan anak, dan pelanggaran alat peraga kampanye. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui informasi mendalam mengenai tata kelola pengawasan kampanye pemilu tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Guna memperoleh informasi tersebut, digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, dokumentasi, dan studi pustaka. Selain itu penelitian ini dianalisis menggunakan teori perencanaan pengawasan pemilu oleh International Foundation for Electoral Systems (IFES), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), dan National Democratic Institute (NDI) dengan mengusung 4 (empat) prinsip yaitu koordinasi, penentuan sasaran, evaluasi risiko, dan penggunaan teknologi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa tata kelola pengawasan kampanye yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung telah berjalan, terlihat dari keempat prinsip yang terpenuhi. (1) Bawaslu melakukan nota kesepahaman dengan berbagai organisasi keagamaan dan kepemudaan serta melakukan koordinasi kerja dengan Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung serta lembaga JDIH. (2) Sasaran Bawaslu berpatokan pada Rencana Strategi Realisasi pada periode 2020 – 2024. (3) Evaluasi resiko berdasarkan Pemilu tahun 2018, 2019, dan 2020 menjadi acuan dalam penentuan sasaran pencegahan kampanye tahun 2024. (4) Penggunaan teknologi dengan menciptakan sarana pengaduan masyarakat berupa SIGAP LAPOR dengan tujuan mempermudah penidakan dugaan pelanggaran yang secara tidak langsung dipantau oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Kata Kunci : Tata Kelola Pengawasan, Kampanye, Pemilihan Umum The general election campaigns in the years 2018, 2019, and 2020 in Lampung Province faced various issues such as political corruption, spreading fake news, neutrality of government officials, involvement of children in campaigns, and violations of campaign materials. This research utilized a descriptive study with a qualitative approach aiming to obtain in-depth information about the governance of electoral campaign supervision for the 2024 election by the Regional Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Lampung Province. To gather the necessary information, data collection techniques such as interviews with relevant parties, documentation, and literature review were employed. Additionally, this study analyzed the campaign supervision planning theory proposed by the International Foundation for Electoral Systems (IFES), the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), and the National Democratic Institute (NDI), which focuses on four principles: coordination, target determination, risk evaluation, and technology utilization. The research findings indicate that the governance of campaign supervision carried out by Bawaslu of Lampung Province has been effective, as evidenced by the fulfillment of these four principles. (1) Bawaslu has established agreements with various religious and youth organizations and coordinated with the Lampung High Prosecutor's Office, the Lampung Regional Police, and the Legal Documentation and Information Center (JDIH). (2) Bawaslu's targets are based on the Strategic Plan to be achieved during the period of 2020-2024. (3) Risk evaluation is based on the previous elections in 2018, 2019, and 2020, serving as a reference for determining preventive measures for the 2024 campaign. (4) Technology is utilized through the creation of a public complaint platform called SIGAP LAPOR, which aims to facilitate the investigation of alleged violations indirectly monitored by Bawaslu of Lampung Province. Keywords : Supervisory Governance, Campaign, General Election
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) |
Program Studi: | Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan |
Pengguna Deposit: | 2301340445 . Digilib |
Date Deposited: | 11 Aug 2023 07:49 |
Terakhir diubah: | 11 Aug 2023 07:49 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/74613 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |