STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG)

FIKRI, ISNAINI SAPUTRA (2023) STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (300Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Praktik politik uang tentu dapat merusak sistem demokrasi yang ada, hal ini dikarenakan praktik tersebut mampu melahirkan kontestasi pemilu yang timpang. Pelanggaran politik uang ini tentu menjadi tugas Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu. Untuk itu, peneliti tertarik melihat bagaimana strategi preventif dan represif Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran politik uang pada Pemilihan Kepada Daerah Kab/Kota. Hal ini dilakukan guna memberikan sumbangsih pemikiran dalam mewujudkan pemilu yang juur dan adil. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Terdapat 9 informan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung melakukan strategi preventif berupa instruksi kepada Bawaslu Kab/Kota. Instruksi tersebut berisi arahan untuk membentuk tim patroli pengawasan anti politik uang dan melakukan koordinasi dengan KPU, peserta pemilu, hingga panitia pengawas. Selain itu, Bawaslu Provinsi Lampung juga melakukan rapat koordinasi penguatan kelembagaan dengan Bawaslu Kab/Kota dan melakukan pengembangan untuk menggaet pengawas partisipatif. Selain itu, strategi represif dilakukan apabila terdapat laporan pelanggaran administrasi politik uang TSM dari Bawaslu Kab/Kota. Namun di sisi lain, dalam kacamata tindakan sosial Talcott Parsons, strategi yang dilakukan tersebut belum mengarah kepada hambatan yang terjadi di lapangan. Mestinya, strategi yang dilakukan selaras dengan hambatan yang terjadi di masyarakat. Hambatan tersebut seperti tidak adanya bentuk komitmen dari pasangan calon untuk tidak melakukan politik uang, kurangnya kesadaran masyarakat, hingga regulasi yang masih lemah. Kata kunci: Strategi, Bawaslu Provinsi Lampung, politik uang The practice of money politics can certainly damage the existing democratic system, this is because the practice is able to create unequal election contestation. This violation of money politics is certainly the task of Bawaslu as an election supervisory institution. For this reason, researchers are interested in seeing how the preventive and repressive strategies of Bawaslu Lampung Province in handling money politics violations in the Regency/City Regional Elections. This is done in order to contribute ideas in realising fair and just elections. The method in this research uses a qualitative method with a case study approach. There are 9 informants in this study with data collection techniques in the form of interviews and documentation techniques. The results of the study stated that Bawaslu Lampung Province carried out a preventive strategy in the form of instructions to Bawaslu Regency/City. The instruction contains directions to form an anti-money politics surveillance patrol team and coordinate with the KPU, election participants, and the supervisory committee. In addition, the Lampung Provincial Bawaslu also held a coordination meeting on institutional strengthening with the Regency/City Bawaslu and developed to attract participatory supervisors. In addition, repressive strategies are carried out if there are reports of administrative violations of TSM money politics from Bawaslu Kab/Kota. But on the other hand, in Talcott Parsons' social action perspective, the strategies carried out have not led to obstacles that occur in the field. The strategy should be in line with the obstacles that occur in society. These obstacles include the absence of a form of commitment from candidate pairs not to carry out money politics, lack of public awareness, and weak regulations. Keywords: Strategy, Lampung Province Bawaslu, money politics

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) > 321 Sistem pemerintahan dan sistem negara
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Sosiologi
Pengguna Deposit:	2301876357 . Digilib
Date Deposited:	18 Aug 2023 01:49
Terakhir diubah:	18 Aug 2023 01:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/74925

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir