., ADRIAN NUGRAHA (2011) PERAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM MENANGANI KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN ( PETI ). Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung.
|
File PDF
COVERzin.pdf - Published Version Download (17Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf - Published Version Download (17Kb) | Preview |
|
|
File PDF
lEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (57Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (68Kb) | Preview |
|
File PDF
new skripsi.pdf - Published Version Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (473Kb) |
||
|
File PDF
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (55Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA) yang tidak terlepas dari pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dibidang-bidang lain sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih baik untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional.Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pertambangan setiap Usaha Pertambangan haurs memiliki Izin dari Kepala Daerah setemapat melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan yang berguna untuk menambah Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Pertambangan merupakan industri tertua kedua setelah pertanian. Proyek-proyek industri pertambangan diharapkan dapat menjadi kutub pertumbuhan atau growth pole bagi daerah sekitarnya. Dampak positif dari bertambahnya jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan dapat meningkatkan devisa negara dan pendapatan asli daerah, menampung tenaga kerja, dan lain-lain. Dari aspek devisa negara dan pendapatan asli daerah keberadaan perusahaan tambang sangat membantu dalam pembangunan nasional dan daerah. Begitu juga dalam menyerap tenaga kerja baik tenaga kerja lokal, regional, nasional maupun internasional. Pertambangan Tanpa Izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan ber¬badan hukum yang dalam operasinya tidak memilki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi , atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang¬-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai PETI. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Peran Dinas Petambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan Dalam Menangani Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin ( PETI ) . (2) Faktor apa saja kah yang menghambat Dinas Petambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan. (3) Sanksi Hukum bagi para pengusaha Tambang di Kabupaten Lampung Selatan yang tidak memiliki Izin Tambang. Peran Dinas Pertambangan dan Energi dalam menangani kegiatan Pertambangan Tanpa izin adalah Dinas Petambangan dan Energi melakukan Sosialisasi, Pendataan, Penertiban dan Pengawasan terhadap semua perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan setelah mendapatkan data maka akan dilihat mana yang memiliki izin usaha petambangan dan mana yang tidak memiliki izin . setiap usaha pertambangan harus memiliki izin maka setiap usaha pertambangan yang tidak memiliki izin ( PETI ) akan dibina untuk segera melakukan perizinan kepada Dinas Pertambangan dan Energi. faktor penghambat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan Dalam menangani Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin adalah Tim Teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya,mungkin ada petugas yang memberikan kemudahan ,menutupi atau melindungi Perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan yang belum Memiliki Surat Izin Usaha Tambang ( SIUP ), sehingga masih banyak Pertambangan Tanpa Izin Yang Terdapat di Kabupaten Lampung Selatan. Sosialisasi akan pentingnya Perizinan yang berguna untuk mengetahui layak atau tidaknya alat-alat yang digunakan untuk melakukan Tambang.dan juga Penertiban para penambang tanpa izin harus dilakukan sehingga Tambang Liar atau PETI dapat berkurang .
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | > > KZ Law of Nations |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | A.Md Cahya Anima Putra . |
Date Deposited: | 08 Jan 2014 05:15 |
Terakhir diubah: | 08 Jan 2014 05:15 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/75 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |