PERUMUSAN KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR DAN UPAYA SEKURITISASI PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER PADA MASA MENTERI-KP SUSI PUDJIASTUTI (2015-2019)

MUHAMMAD , AKBAR KODAPIT SAPTA (2023) PERUMUSAN KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR DAN UPAYA SEKURITISASI PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER PADA MASA MENTERI-KP SUSI PUDJIASTUTI (2015-2019). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK-ABSTRACT.pdf Download (17Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2705Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1492Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015 jo Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan ekspor benih lobster memicu ancaman penyelundupan benih lobster yang ditandai dengan kehadiran kelompok kejahatan perikanan transnasional terorganisir di wilayah perbatasan NKRI. KKP selaku representasi pemerintah Indonesia diberikan kewenangan untuk membuat seperangkat kebijakan untuk menangani permasalahan ancaman tersebut. Dalam periode berlakunya peraturan larangan ekspor benih lobster, sorotan utama yang berkenaan dengan ancaman ini ialah upaya pemberantasan pemerintah Indonesia terhadap keberadaan kelompok kejahatan perikanan transnasional terorganisir di wilayah perbatasan NKRI. Adapun tujuan penelitian ini ialah, menganalisis perumusan kebijakan larangan ekspor benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019). Selanjutnya, menganalisis upaya sekuritisasi penyelundupan benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019). Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi serta penggunaan konsep kebijakan luar negeri dan transnational organized fisheries crime. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang dihimpun melalui studi pustaka dan dokumentasi seperti dokumen, buku, artikel dan publikasi situs laman resmi KKP. Kebijakan larangan ekspor benih lobster merupakan output dari kepentingan maritim Indonesia yang berlandaskan hukum rezim RPOA-IUU. Dalam upaya sekuritisasi penyelundupan benih lobster, Menteri Susi (securitizing actor) memberikan bantuan program alih profesi bagi para nelayan yang terdampak (audience) serta memberikan instruksi khusus ke Satgas 115 (facilitating conditions) guna dapat mengamankan rute jalur penyelundupan benih lobster di wilayah perbatasan NKRI yang minim pengawasan. Kata Kunci: Benih Lobster, Kebijakan Luar Negeri, Menteri-KP Susi Pudjiastuti, TOFC, Sekuritisasi

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi S1-Hubungan Internasional
Pengguna Deposit:	2301769865 . Digilib
Date Deposited:	23 Aug 2023 08:40
Terakhir diubah:	23 Aug 2023 08:40
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/75219

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir