PENEGAKAN HUKUM DISKRIMINASI GENDER DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN

MONICA , VINY ANGRAINI (2023) PENEGAKAN HUKUM DISKRIMINASI GENDER DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (50Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2427Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2347Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Diskriminasi gender masih menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius di Indonesia. Dimana hingga kini masih ditemukan adanya perlakuan diskriminasi gender di Indonesia terutama dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, contoh salah satunya yaitu kebidanan. Dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dimana masih belum terdapat kesetaraan gender di dalamnya. Akibat dari tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tersebut dapat menyebabkan terjadinya stereotip dan bias gender sehingga dapat menimbulkan rasa kesenjangan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak ( laki-laki/ perempuan). Maka dengan adanya permasalahan tersebut muncullah suatu rumusan masalah dalam penelitian ini seperti mengapa dalam Undang-Undang Kebidanan hanya mengutamakan perempuan yang dapat membantu persalinan dan bagaimana penegakan hukum dalam mengatasi diskriminasi gender tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dan empiris, dimana penulis akan melakukan observasi langsung ke 6 desa yang terdapat di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilakukan untuk dapat menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini. Secara filosofis hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang Kebidanan dibentuk berdasarkan sejarah dan budaya yang berlaku di Indonesia. Sosial-kultural menjadi salah satu faktor profesi bidan hanya seorang perempuan serta hal tersebut juga telah didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan membentuk peraturan tentang kebidanan yaitu Undang-Undang Kebidanan. Kata kunci: diskriminasi gender, kesetaraan gender, undang-undang kebidanan.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301379670 . Digilib
Date Deposited:	06 Sep 2023 06:21
Terakhir diubah:	06 Sep 2023 06:21
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/75508

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir