Michael Stephen , Sitohang (2023) ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN PENDAPAT HUKUM (LEGALOPINION) OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DALAM RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (77Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1047Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1000Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Negara diwajibkan untuk ikut serta dalam menerapkan hukum yang bersifat abstrak dengan mendirikan beragam lembaga yang diperlukan. Dalam konteks ini, negara menciptakan lembaga penegak hukum, salah satu ialah Kejaksaan. Kejaksaan ialah sebuah badan pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kuasa negara terhadap hal penuntutan dan wewenang lainnya sesuai Undang-Undang. Dari definisi ini, jelas bahwasanya jabatan jaksa memiliki kewenangan yang besar. Fungsi jaksa ini selalu terkait dengan sektor yudisial dan bahkan pada masa lalu, terhubung juga dengan aspek keagamaan. Penelitian ini memakai penelitian empiris dengan melakukan penelitian lapangan. Pada penelitian ini dilakukan wawancara mengajukan pertanyaan yang berhubungan terhadap masalah yang terdapat dalam penelitian. Pertanyaan yang sudah dipersiapkan kemudian ditanyakan terhadap pihak pihak yang berkaitan dengan tujuan guna memperoleh data, Sumber data pada studi ini memakai sumber data primer serta sekunder. yang didapat langsung dari daerah penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber khususnya Kejaksaan Tinggi Lampung Bagian Perdata serta Tata Usaha Negara. sumber hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil studi ini menunjukkan, Legal Opinion yang disusun oleh jaksa pengacara negara tidak bersifat mengikat pemohon pendapat hukum guna melaksanakan seluruh atau sebagian isi dari pendapat hukum tersebut. Pendapat hukum adalah pandangan serta dan pendapat ahli hukum khususnya penuntut umum mengenai suatu perkara hukum, tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan jaksa pengacara negara, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapat hukum dengan norma hukum. Saran dalam penelitian ini ialah pelaksanaan tugas jaksa pengacara negara yaitu salah satunya pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion) yang dimana harus menjadi sebuah produk hukum yang baik sehingga dapat menjadi pedoman untuk dilaksanakan bagi pemohon yang mengajukan permohonan pembuatan legal opinon, hal ini dapat membuat legal opinion menjadikan salah satu pertimbangan utama oleh pemohon untuk melakukan suatu tindakan hukum yang telah di berikan oleh jaksa pengacara negara yang tertuang dalam legal opinion. Kata Kunci: Kejaksaan Tinggi Lampung, Jaksa Pengacara Negara, Peraturan Rektor, Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Umum The state is required to intervene in the embodiment of abstract law by establishing various kinds of institutions for this purpose. In this regard, the state establishes law enforcement agencies, including the Attorney General's Office. The Attorney General's Office is a governmental body that implements state authority in the domain of prosecution and additional authorities as stipulated by the law. From the meaning of the word above, it is clear that, from the beginning, the prosecutor's position had broad authority. Its function has always been associated with the judicial sector; even at that time, it was also connected with the religious sector. This study uses empirical research by conducting field research. This study collected data, which was then procesed acording to the analysis technique used and set forth in a descriptive form in order to obtain social reality. In this study, interviews were conducted, asking questions related to the problems in this study. Questions that have been prepared are then submitted to the parties concerned with the intention of obtaining data, responses, and answers from the parties concerned. Data sources for this study include both primary and secondary sources of information. obtained directly from the research area by conducting interviews with sources, especially the Lampung High Court of Civil and State Administrative Affairs. Primary legal source, secondary legal source, and tertiary legal source. The results of this study indicate the legal opinion made by the state attorney's attorney is not binding on the applicant or the party requesting the legal opinion to carry out all or part of teh contents of the legal opinion. Legal opinions are the views and opinions of legal experts, especially public prosecutors, regarding a legal case. They are not binding and cannot be forced by state attorneys' prosecutors, so there are significant differences between legal opinions and legal norms. The suggestion in this study is the implementation of the duties of state attorney general, namely one of the legal consideration in the form of a legal opinion, which must be a good legal product so that it can be a guideline for implementation for applicants who submit applications for making legal opinions. This can make A legal opinion is one of the main considerations for the applicant in carrying out a legal action that has been given by the state attorney's attorney contained in the legal opinion, but this legal opinion is a legal product that is not binding on the applicant who filed it. Keywords: Attorney, Lampung High Court, Chancellor's Regulation, Procurement of Public Services
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum > 001 Ilmu pengetahuan 300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 2308550691 . Digilib |
| Date Deposited: | 12 Oct 2023 08:29 |
| Terakhir diubah: | 12 Oct 2023 08:29 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/76335 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
