PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI SECARA ILEGAL PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTAKER (Studi di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung)

Andrew , Oloan Saputra (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI SECARA ILEGAL PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTAKER (Studi di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (53Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1501Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1408Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Sediaan farmasi banyak dijual bebas di toko-toko obat yang tersebar di berbagai tempat yang mempersulit pengawasan. Beberapa kali diberitakan dalam media cetak elektronik terjadi razia yang dilakukan polisi terhadap toko obat, Setelah disita tidak tendengar kabar, apakah diajukan kepengadilan atau dibebaskan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang Tidak memiliki izin edar setelah disahkannya undang-undang terbaru tentang sediaan farmasi, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi dan apakah yang menjadi penghambat penegak hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. pengumpulan data dengan stadi pustaka dan wawancara. Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan dan seleksi data. Klasifikasi data, dan sistematisasi data-data yang sudah disajikan dalam bentuk uraian, Dibahas dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktik farmasi dibagi menjadi dua yaitu secara preventif dan represif. Penegakan hukum pidana dengan dua tahap yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Saran dalam penelitian ini adalah penegak hukum diharapkan meningkatkan pemahaman dan kinerja dalam penegakkan hukum peredaran sediaan farmasi yang tidak memiki izin. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Sediaan Farmasi, Tidak Mmeiliki Izin Edar Pharmaceutical preparations are sold freely in drug stores scattered in various places which makes supervision difficult. Several times reported in the electronic print media there were raids carried out by the police against drug stores, after being confiscated there was no news, whether it was submitted to the court or released. The problem in this study is how is the enforcement of criminal law against the criminal act of intentionally distributing pharmaceutical preparations that do not have a distribution permit, authority and expertise to practice pharmacy and what are the obstacles to the enforcement of criminal law against the criminal act of intentionally distributing pharmaceutical preparations that do not have a distribution permit, authority and expertise to practice pharmacy. The problem approach used is normative juridical supported by empirical juridical. The data used are primary and secondary data. data collection with literature and interviews. While data processing through the stages of data examination and selection. Classification of data, and systematization of data that has been presented in the form of descriptions, discussed and analyzed descriptively qualitative to then draw conclusions. Based on the results of research and discussion, it is known that law enforcement against criminal acts of intentionally distributing pharmaceutical preparations that do not have distribution permits, authority and expertise to carry out pharmaceutical practices is divided into two, namely preventive and repressive. Enforcement of criminal law with two stages, namely the application and execution stages. The suggestion in this research is that the authorities are expected to improve their understanding and performance in preventing the circulation of unlicensed pharmaceutical preparations. Keywords: Criminal Law Enforcement, Pharmaceutical Preparation, No Distribution License

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308584363 . Digilib
Date Deposited:	14 Oct 2023 01:49
Terakhir diubah:	14 Oct 2023 01:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/76403

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir