PRAKTIK PENUNTUTAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA (Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

Irfansyah, 1322011023 (2015) PRAKTIK PENUNTUTAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA (Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung). Other thesis, Universitas Lampung.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRACT.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (21Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
COVER DALAM.pdf

Download (21Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
COVER DEPAN.pdf

Download (41Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR ISI.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
LEMBAR MENGESAHKAN.pdf

Download (5Mb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
LEMBAR MENYETUJUI.pdf

Download (5Mb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
LEMBAR PERNYATAAN.pdf

Download (3069Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
MOTO.pdf

Download (10Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf

Download (11Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (4Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
SAN WACANA.pdf

Download (10Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB I.pdf

Download (129Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB II.pdf

Download (250Kb) | Preview
[img] File PDF
BAB III.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (202Kb)
[img]
Preview
File PDF
BAB IV.pdf

Download (10Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (12Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Pemberlakuan rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika menuntut seluruh subsistem aparat penegak hukum untuk mengimplementasikannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah praktik penuntutan terhadap pengguna narkotika di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung? (2) Mengapa terjadi disparitas penuntutan terhadap pengguna narkotika antara pidana penjara dan rehabilitasi medis? Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Praktik penuntutan terhadap pengguna narkotika dilaksanakan setelah Kejaksaan menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik kepolisian. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan selesai kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan didasarkan pada bahan dan keterangan baik dari saksi maupun terdakwa dan petunjuk berupa hasil tes urin di laboratorium. Selain itu juga mempertimbangkan faktor-faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana. (2) Penyebab disparitas penuntutan terhadap pengguna narkotika antara pidana penjara dan rehabilitasi medis adalah berdasar Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-136/E/EJP/01/2012, yaitu terdakwa ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan dan diketemukan barang bukti sekali pakai, adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, bukan residivis, adanya hasil assesmen dokter yang dicatat pada rekam medis perlunya rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkotika. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Surat Edaran tersebut. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kejaksaan disarankan untuk meningkatkan profesionalisme kerja secara lebih optimal dalam upaya penggulangan tindak pidana penyalahgunaann narkotika (2) Kejaksaan disarankan untuk meminimalisasi disparitas penuntutan terhadap dua pelaku yang sama-sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Kata Kunci: Penuntutan, Pengguna, Narkotika ABSTRACT Implementation of rehabilitation in Narcotics Act requires the whole subsystem law enforcement officials to implement it in accordance with the duties and functions of each. The problem of this research are: (1) How is prosecution practice toward narcotics user on Attorney of Bandar Lampung? (2) Why the disparity in the prosecution of drug users between imprisonment and medical rehabilitation? The approach used is a normative juridical and juridical empirical approach. Data collected by literature and field studies, further data is analyzed qualitatively. Research results and discussion indicate: (1) The practice of prosecution of drug users carried out after receiving the Attorney files or results of the investigation of the police investigators. The public prosecutor made the indictment and after indictment is completed and then made the transfer case letter addressed to the District Court. Public Prosecutor in the prosecution is based on materials and information both from witnesses and the accused and the instructions in the form of urine test results in the laboratory. It also considers the factors that cause the defendant committed the crime. (2) The cause of the disparity between the prosecution of drug users imprisonment and medical rehabilitation is based on Circular Letter of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: B-136 / E / EJP / 01/2012, the defendant was arrested by investigators in a state caught and found evidence disposable, their certificate of laboratory test positive for narcotics investigator on request, not a recidivist, any physician assessment results recorded in the medical record or the need for medical rehabilitation and social rehabilitation and there is no evidence that he or concurrently as a dealer / manufacturer of narcotics. Public Prosecutor demanded imprisonment if not meet the criteria as set out in the Circular Letter. Suggestions in this study were: (1) the Attorney advised to increase the professionalism of the work optimally in prevention effort of narcotics criminal (2) Attorney advised to minimize disparities in the prosecution of the two actors who were committing the crime of drug abuse Keywords: Prosecution, Users, Narcotics

Jenis Karya Akhir: Tesis (Other)
Subyek: > > Hukum Perdata
> > Hukum Pidana
Program Studi: Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit: 9233872 . Digilib
Date Deposited: 30 Mar 2015 01:59
Terakhir diubah: 30 Mar 2015 01:59
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7745

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir