REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI BERBASIS PANCASILA

GATOT , SUSANTO (2024) REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI BERBASIS PANCASILA. [Disertasi]

Preview	File PDF DISERTASI ABSTRAK.pdf Download (410Kb) | Preview
	File PDF DISERTASI FULLo.pdf Restricted to Hanya staf Download (3208Kb)
Preview	File PDF DISERTASI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (3215Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kondisi saat ini hampir seluruh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) memberikan sanksi terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berupa pidana penjara, padahal sesuai ketentuan Pasal 54, Pasal 103, Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Narkotika, bahwa terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dapat diberikan sanksi berupa rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Akan tetapi dalam implementasinya ketentuan tentang rehabilitasi tersebut jarang dilakukan dalam putusan hakim, sehingga putusan hakim kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kondisi eksisting politik hukum pemidanaan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri? mengapa nilai Pancasila perlu diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri di Indonesia? serta bagaimanakah rekonstruksi politik hukum pemidanaan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis Pancasila? Penelitian disertasi ini lebih bersifat hukum normatif dengan ditunjang penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini juga menggunakan analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, kondisi eksisting politik hukum pemidanaan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri masih belum sesuai dengan politik hukum pemidanaan sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk UU Narkotika, oleh karena hampir seluruhnya masih dilakukan dengan memberikan efek jera yaitu dengan memberikan sanksi berupa pidana penjara, bukan sanksi berupa rehabilitasi. kedua, nilai-nilai Pancasila sangat urgent untuk diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri serta untuk memutuskan rantai permasalahan Narkotika karena nilai-nilai Pancasila pada prinsipnya adalah untuk menjaga kredibilitas budaya dan sikap bangsa Indonesia serta memberikan dampak yang besar bagi pendidikan moral dan karakter bangsa. ketiga, rekonstruksi politik hukum pemidanaan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis nilai Pancasila adalah dengan mengubah rumusan Pasal 127 UU Narkotika agar tidak ada lagi inkonsistensi pada ancaman pidananya dan tidak menimbulkan masalah dalam implementasinya, menambah pasal tentang tujuan dan pedoman pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri untuk mengurangi terjadinya disparitas putusan hakim, menambah pasal tentang pembedaan perlakuan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yaitu melakukan pemeriksaan dengan Acara Pemeriksaan Singkat agar pemeriksaannya menjadi lebih simpel, dan menambah pasal tentang wajib dilakukannya asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri agar tidak lagi terjadi diskriminasi terhadap pelaku. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri sejak tahap penyidikan hingga persidangan tidak dilakukan penahanan, bentuk surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal, pemeriksaannya dilakukan dengan Acara Singkat. Nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dan diimplementasikan, serta rekonstruksi terhadap UU Narkotika yang mengatur tentang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri harus segera direalisasikan agar putusan yang dijatuhkan lebih memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, serta lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kata Kunci: Narkotika, Bagi Diri Sendiri, Pemidanaan, Politik Hukum, Pancasila. The current situation is that almost all judge's decisions which have permanent legal force (inkrach van gewijsde) provide sanctions for self-abusers of narcotics in the form of imprisonment, even though in accordance with the provisions of Article 54, Article 103, Article 127 paragraph (2) and Paragraph (3) The Narcotics Law states that those who abuse narcotics themselves can be given sanctions in the form of rehabilitation, both medical rehabilitation and social rehabilitation. However, in its implementation, provisions regarding rehabilitation are rarely implemented in judges' decisions, so that judges' decisions do not fulfill a sense of justice and are less in line with the values of Pancasila. The problem in this research is what is the existing political and legal condition for punishing narcotics abusers for themselves? Why do Pancasila values need to be actualized in overcoming self-narcotics abusers in Indonesia? and what is the political construction of criminal law in dealing with self-use of narcotics based on Pancasila?. This dissertation research is more normative legal in nature, supported by empirical legal research. The research approach used is a case approach and a comparative approach. This research also uses descriptive data analysis. The results of this research show that, first, the existing condition of the legal politics of criminalizing those who abuse narcotics for themselves is still not in accordance with the legal politics of criminal punishment as expected by the creators of the Narcotics Law, because almost all of it is still carried out by providing a deterrent effect, namely by providing sanctions in the form of criminal penalties, prison, not sanctions in the form of rehabilitation secondly, Pancasila values are very urgent to be actualized and implemented in overcoming narcotics abuse for oneself and to break the chain of narcotics problems because Pancasila values in principle are to maintain the cultural credibility and attitudes of the Indonesian nation and have a big impact on moral education and national character third, reconstruction of the politics of criminal law in dealing with self-abusing narcotics based on Pancasila values, namely by changing the formulation of Article 127 of the Narcotics Law so that there are no longer any inconsistencies in the criminal threat and does not cause problems in its implementation, adding an article regarding the objectives and guidelines for punishing drug abusers. Narcotics for oneself to reduce the occurrence of disparities in judge's decisions, adding an article about differentiating treatment for narcotics abusers for themselves, namely carrying out examinations using a Short Examination Procedure so that the examination becomes simpler, and adding an article about mandatory assessment of narcotics abusers for oneself so that discrimination no longer occurs against perpetrators. The suggestion in this research is that it is better for Narcotics Abusers to be detained themselves from the investigation stage until the trial, the form of the indictment is a single indictment, the examination is carried out using a Short Procedure. The values of Pancasila must be actualized and implementation, as well as the reconstruction of the Narcotics Law which regulates material criminal law and formal criminal law against Self-Users of Narcotics must be immediately realized so that the decisions handed down provide more legal certainty, benefit and justice, and are more in line with values. -Pancasila values. Keywords: Narcotics, For Yourself, Punishment, Legal Politics, Pancasila.

Jenis Karya Akhir:	Disertasi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Doktoral Ilmu Hukum S3
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	18 Jan 2024 06:46
Terakhir diubah:	18 Jan 2024 06:54
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78136

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir