Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Met)

TALITHA , ELIAN DELINDA (2023) Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Met). HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (9Mb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (9Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (9Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Terlebih saat ini kasus Narkotika semakin luas menjalar ke semua kalangan yaitu tua, muda, bahkan sampai kepada anak-anak. Kondisi seperti ini tentunya mengancam keberlangsungan bangsa Indonesia karena terganggunya perkembangan generasi muda oleh pengaruh buruk Narkotika. Pemerintah terus berusaha mengupayakan berbagai cara untuk menanggulangi kasus Narkotika yang semakin meluas. Salah satu upaya Pemerintah dalam hal ini ialah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada kasus-kasus Narkotika, terdapat beberapa Pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku yaitu Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketiga Pasal tersebut, terdapat dua Pasal yang multitafsir dan tidak jelas rumusannya yaitu pada Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal seperti ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kepastian hukum penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalahguna Narkotika dan bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Met. Metode pendekatan yang penulis gunakan ialah hukum normatif empiris, dengan menekankan pada kaidah hukum dan ditunjang dengan pendekatan lapangan berupa perolehan tambahan informasi serta opini penegak hukum terhadap studi putusan terkait. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari beberapa Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa selama Pasal 112 Ayat (1) masih berlaku, maka sah-sah saja diterapkan sekalipun terhadap Penyalah Guna Narkotika dengan syarat perbuatan pelaku memang memenuhi unsur- unsur Pasal tersebut. Namun, karena unsur dari Pasal 112 masih bersifat multitafsir, sebagai penegak hukum khususnya profesi Hakim, harus lebih teliti dan cermat dalam melihat fakta-fakta persidangan sebelum menerapkan Pasal tersebut. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penyalah Guna Narkotika, Narkotika. The distribution and protection of narcotics is a national problem that is considered serious by the government, because it can cause damage to the nation's morals. Moreover, currently narcotics cases are increasingly spreading to all groups, namely young and old, even to children. Conditions like this certainly threaten the sustainability of the Indonesian nation because the development of the younger generation is disrupted by the bad influence of narcotics. The government continues to try various ways to tackle the increasingly widespread narcotics cases. One of the Government's efforts in this regard is to establish Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In narcotics cases, there are several articles that are often used to ensnare perpetrators, namely Article 114, Article 112 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In the third article, there are two articles that have multiple interpretations and unclear formulation, namely Article 112 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Things like this cause legal pollution. The problem in this research is how legal certainty the implementation of Article 112 Paragraph (1) and 127 Paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is regarding Narcotics Abuse and how the Judge considers it in applying Article 112 Paragraph (1) of the Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the Metro District Court Decision Number 123/Pid.Sus/2021/PN Met. The approach method that the author uses is empirical normative law, with emphasis on legal rules and supported by a field approach in the form of obtaining additional information and opinions from law enforcers regarding the study of related decisions. The resource persons in this research consisted of several Class IB Metro District Court Judges. Data collection was carried out using literature studies and field studies. Data analysis was carried out qualitatively. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that as long as Article 112 Paragraph (1) is still in effect, it is legal to apply it even to Narcotics Abusers provided that the perpetrator's actions fulfill the elements of that Article. However, because the elements of Article 112 still have multiple interpretations, as a law enforcer, especially Prof. Hakim, you must be more thorough and thorough in looking at the facts of the conference before applying this article. Keywords: Judge's Considerations, Narcotics Abusers, Narcotics.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308788597 . Digilib
Date Deposited:	07 Feb 2024 08:14
Terakhir diubah:	07 Feb 2024 08:14
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78666

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir