KEBIJAKAN PENGGANTIAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK MENJADI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

AFIFA, MARSA PUTRI (2024) KEBIJAKAN PENGGANTIAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK MENJADI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (3016Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3015Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB IV.pdf Download (3017Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Transformasi digital merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan zaman saat ini. Hal ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan yang secara perlahan terpengaruh oleh kemajuan teknologi informasi. Dampak luas dari teknologi informasi telah mendorong penerapannya dalam sistem administrasi penduduk di Indonesia melalui digitalisasi administrasi kependudukan. Kurangnya pemahaman pemanfaatan digitalisasi administrasi kependudukan masih terlihat jelas di masyarakat. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah: (1) Mengapa pergantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan? (2) Bagaimana Pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Selatan?. Penelitian ini menggunakan metode pelitian normatif empiris dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Perlunya penggantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik menjadi IKD di Kabupaten Lampung Selatan karena untuk memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang Information Technology (IT) dan sebagai solusi dari masalah dalam kelangkaan blanko KTP-e karena permintaan perekaman dan pencetakan kartu identitas tinggi. (2) Dalam pelaksanaanya, pergantian IKD di Kabupaten Lampung Selatan belum optimal karena perolehan aktivasi IKD baru mencapai 14,04% dari banyaknya Desa dan Kelurahan yang ada, dan pada praktik di lapangan pelayanan apapun masih membutuhkan KTP berbentuk fisik. Minat masyarakat mencari tahu tentang pentingnya IKD juga sangat rendah. Kebijakan ini belum terlaksana dengan optimal sehingga harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan. Kata kunci: Kartu Tanda Penduduk, Identitas Kependudukan Digital, Kabupaten Lampung Selatan

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308611520 . Digilib
Date Deposited:	20 Feb 2024 07:22
Terakhir diubah:	20 Feb 2024 07:22
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/79117

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir